Undangan Lokakarya dari Komisi Yudisial

Di tulis pada Kamis, 23 April 2009 03:17:00 oleh admin 

BANDUNG-Humas. Komisi Yudisial RI mengundang Para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Barat, Hakim PHI PN Bandung untuk menjadi peserta Lokakarya dengan tema "Membangun Komitmen Bersama Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perburuhan untuk Mewujudkan Good Governance" yang akan dilaksanakan pada Selasa s/d Kamis, 28 s/d 30 April 2008 di Hotel Salak-Bogor.

Selengkapnya Undangan, Informasi dan susunan acara Lokakarya dapat diunduh.

"Saatnya Implementasikan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dalam Rangka Transparansi Peradilan"

Di tulis pada Kamis, 23 April 2009 09:17:07 oleh admin 

JAKARTA – MA, Rabu, 22 April 2009, jam 09.00 WIB, bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memperingati hari jadinya yang ke 56 tahun. Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Para Hakim Yustisial, Hakim Agung, dan Pejabat Eselon I/II dan undangan lainnya.

Mengambil tema Implementasi Kode Etik dan Prilaku Hakim Dalam Rangka Transparansi Peradilan, para pengurus pusat IKAHI berharap peradilan di Indonesia akan lebih baik. Alunan mars IKAHI membuka acara yang dilanjutkan dengan pembacaan Tri Prasetya Hakim yang diikuti oleh para peserta yang hadir.

Sebagai Organisasi, IKAHI dengan segala perjuangannya telah menunjukkan eksistensinya di usia yang telah matang. Dalam ceramahnya, Bagir Manan mengungkapkan, bahwa kode etik hakim di Indonesia yang menjadi pedoman prilaku hakim belum sepenuhnya terimplementasi. Kode etik tak hanya sekedar pedoman, namun lebih dari itu. Kode etik dibuat untuk menegakkan keinsyafan akan prinsip - prinsip dari para professional, yakni 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban untuk berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

Ketua IKAHI, Abdul Kadir Mappong dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses atas kinerja para pengurus pusat IKAHI yang telah berhasil memperjuangkan hak- hak hakim. Itu artinya hakim memiliki tanggung jawab yang kian besar dan dituntut untuk bersikap profesional.

Sementara, Harifin A Tumpa dalam pidato singkatnya, berharap ke depannya para pengurus pusat IKAHI lebih solid dalam membangun integritas IKAHI sebagai organisasi para profesional hakim. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan pemotongan tumpeng.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2009

Di tulis pada Rabu, 22 April 2009 04:36:44 oleh admin 

JAKARTA-MA. Sekretaris Mahkamah Agung dalam suratnya No. 151/SEK/01/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang ditujukan kepada para Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kepala Pengadilan Militer Utama dan para Kepala Pengadilan Militer Tinggi perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2009 sesuai PP no. 39 tahun 2006

MA Melantik Kadilmilti

Di tulis pada Rabu, 22 April 2009 08:38:45 oleh admin 

JAKARTA-MA, Selasa, 21 April 2009, jam 09.00 WIB, bertempat di Ruang Kusumaatmadja, Gedung Mahkamah Agung RI diselenggarakan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Pengadilan Militer Tinggi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/SK/IV/2009 tanggal 16 April 2009, tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi akan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A Tumpa. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Nonyudisial, Para Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I/II, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan se-Jabodetabek, dan undangan lainnya.

Berikut nama Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi

1. A.R Tampubolon, S.H., M.H., Pangkat : Kolonel Laut (KH), Jabatan baru : Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Jabatan sebelumnya : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

2. Riza Thalib, S.H Pangkat : Kolonel Chk Jabatan baru : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Jabatan sebelumnya : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

3. Anthon R Saragih, S.H Pangkat : Kolonel Chk Jabatan baru : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Jabatan sebelumnya : Kepala Pengadilan Militer II – 08 Jakarta

Acara dibuka dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Kepala Biro Kepegawaian diikuti dengan pengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara pembacaan sumpah jabatan. Penyematan lencana dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung yang dilanjutkan upacara serah terima jabatan. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung, diikuti para undangan yang hadir.

Pemberian izin kuliah khusus tenaga non teknis

Di tulis pada Selasa, 21 April 2009 09:14:55 oleh admin 

BANDUNG-Humas. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran Nomor : 51/S-Kel/BUA-UP/IV/2009 tanggal 06 April 2009 tentang pemberian izin kuliah khusus tenaga non teknis di empat lingkungan peradilan sebagai upaya meningkatkan efisiensi waktu dan kecepatan pelayanan kepada tenaga non teknis.

Surat selengkapnya dapat diunduh < disini >

Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software

Di tulis pada Jumat, 17 April 2009 08:57:02 oleh admin 

JAKARTA-MA. “Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran Pemerintah”, hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi, dalam surat edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 bertanggal 30 Maret 2009.

Diharapkan untuk pengelola Teknologi Informasi untuk ke-empat lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung, memperhatikan Surat Edaran tersebut yang dapat diunduh disini

Pelantikan Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Di tulis pada Jumat, 17 April 2009 08:52:34 oleh admin 

JAKARTA – MA, Jumat, 17 April 2009 bertempat di Ruang Kusumaatmadja, Gedung Mahkamah Agung RI diadakan pengambilan sumpah dan pelantikan enam Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Acara dimulai tepat pukul 09.00. Dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang NonYudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Wakil Kejaksaan Agung, Para Hakim Agung, pejabat eselon I, II, Para Ketua Pengadilan di empat lingkungan se-jabodetabek dan para undangan. Para Ketua Muda dilantik langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Setelah pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 28/P Tahun 2009 oleh Kepala Biro Kepegawaian, enam Ketua Muda Mahkamah Agung RI mengambil sumpah jabatan dan dilantik, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan..

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Harifin A Tumpa yang diikuti oleh para undangan yang hadir.

Berikut nama – nama para ketua muda yang dilantik 1. Djoko Sarwoko, S.H., M.H. sebagai Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. 2. Artidjo Alkotsar, S.H sebagai Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Agung. 3. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Agung. 4. Widayanto Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Agung. 5. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Agung. 6. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. sebagai Ketua Muda Militer Mahkamah Agung masa jabatan 2009 – 2014, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Agung.

Hukuman Disiplin Periode Januari sampai dengan Maret 2009

Di tulis pada Kamis, 16 April 2009 11:37:13 oleh admin 

JAKARTA-MA. Sebagai tindak lanjut dari sistem pengawasan terhadap prilaku aparatur peradilan, serta sebagai layanan informasi atas kebijakan keterbukaan informasi peradilan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan daftar hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi aparatur peradilan.

Daftar nama hukuman disiplin periode Januari sampai dengan Maret 2009.
I. Hakim
II. Panitera/Sekretaris
III. Wakil Sekretaris
IV. Panitera Muda
V. Panitera Pengganti .
VI. Pegawai Negeri Sipil
VII. Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengumuman Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009

Di tulis pada Kamis, 16 April 2009 09:01:38 oleh naz 

JAKARTA-KomisiYudisial. Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Komisi Yudisial melalui surat nomor : 02/PENG/P.KY/IV/2009 mengumumkan nama-nama bakal calon hakim agung yang memenuhi persyaratan administratif.

Mutasi : Motivasi Untuk Lebih Dinamis dan Kreatif

Di tulis pada Rabu, 15 April 2009 04:29:32 oleh admin 

BANDUNG-Humas. Rabu, 15 April 2009, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Suwardi, SH. dalam sidang luar biasa telah melaksanakan peengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber.
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka yang baru Sukoharsono, SH (sebelumnya Wakil Ketua PN Majalengka) menggantikan Junilawati Harahap, SH yang diangkat menjadi Hakim PN Medan dan Sulisdiyanto, SH (Sebelumnya Wakil Ketua PN Tuban) menggantikan H. Aksir, SH yang diangkat sebagai Hakim PN Jakarta Selatan.
Dalam sambutan pelantikannya, H. Suwardi, SH menyatakan bahwa Alih tugas dengan sendirinya dapat memotivasi pejabat untuk lebih dinamis dan kreatif dalam melaksanakan visi dan misi instansi bersangkutan. "Terlalu lama seorang pejabat berada disuatu tempat, akan menimbulkan kejenuhan" tegasnya. Dengan promosi jabatan, merupakan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Pada kesempatan itu juga Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada para Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta karyawan di PN Majalengka dan Sumber untuk tetap memberikan bantuan dan masukan yang benar serta dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Ketua Pengadilan yang baru.

Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Di tulis pada Senin, 13 April 2009 11:01:19 oleh naz 

JAKARTA - MA, Kepala Badan Urusan Administrasi dalam suratnya no. 44b/S-Kel/BUA/III/2009 yang ditujukan kepada para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia menginformasikan bahwa Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berakhir tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. 01/SE/KA/2009 tanggal 2009.

Untuk jelasnya Surat Edaran tersebut dapat diunduh < di sini >

Penandatangan SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Di tulis pada Senin, 13 April 2009 08:28:07 oleh naz 

JAKARTA- MA.. Hari rabu, 08 April 2009 pukul 10.00 WIB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menandatangani surat keputusan bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bertempat di ruang Mudjono, Gedung Mahkamah Agung RI, Penandatanganan antara Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa dan Ketua Komisi Yudisial Busro Muqodas berlangsung lancar.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Nomor : 047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka kerjasama dalam hal pengawasan hakim kini dilakukan oleh dua lembaga tinggi negara.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Yudisial Busro Mukodas menyatakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kedepannya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan melakukan upaya dan langkah-langkah untuk meningkatkan, menjaga kehormatan, martabat serta perilaku hakim.

Sementara dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Arifin A Tumpa menyatakan bahwa Kode Etik adalah merupakan salah satu unsur penting untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat seorang Hakim agar mampu mnjalankan profesinya dengan professional.

Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial maupun komponen masyarakat mempunyai keinginan dan tujuan yang sama dengan peradilan yang kredibel, akuntabel dan moderen. Untuk mewujudkan cita-cita ini tentunya bagi aparat peradilan terutama para hakim agar dapat memberikan pelayanan kepada public dengan baik dan memberikan putusan-putusan yang berkualitas yang mencerminkan berdasarkan keadilan.

Sema No. 13 Tahun 2009 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli

Di tulis pada Senin, 13 April 2009 08:16:43 oleh naz 

JAKARTA - MA. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. SEMA 13 Tahun 2008 ini berkaitan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan Delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran obyektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-undang Pers maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

SEMA selengkapnya dapat diunduh < disini >

Penunjukan Majelis Hakim Khusus Pidana Pemilu

Di tulis pada Rabu, 08 April 2009 10:27:30 oleh naz 

BANDUNG-Humas. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan Surat Penetapan Nomor W11.U/06/KP.04.15/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Khusus untuk Menyidangkan Perkara Pidana Pemilu untuk PT Bandung, PN Bekasi, PN Ciamis, PN Cibinong dan PN Sukabumi.

Surat Penetapan selengkapnya SK-hal1, SK-hal2, Lamp_SK-hal1, Lamp_SK-hal2

Rapat Koordinasi Ketua PT dengan Ketua PN se Jawa Barat

Di tulis pada Selasa, 07 April 2009 03:19:22 oleh naz 

BANDUNG-Humas. Selasa, 7 April 2009 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Bandung diselenggarakan Rapat Koordinasi antara Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan Para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Barat.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Suwardi, SH yang didampingi Wakil Ketua Manis Soejono, SH menyampaikan arahan kepada para peserta rapat dan melakukan tanya jawab seputar permasalahan-permasalahan yang muncul di masing-masing satuan kerjanya.

Rapat juga diisi dengan penayangan video tentang proses mediasi.

PEMBERITAHUAN LIBUR NASIONAL

Di tulis pada Selasa, 07 April 2009 08:15:57 oleh naz 

JAKARTA-MA. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 133/SEK/01/IV/2009/ menginformasikan kepada Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan peradilan, agar dapat mengkoordinasikan kepada seluruh jajarannya, berkenaan dengan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2009 sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 7 Tahun 2009, maka pada tanggal 9 April 2009 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian

Di tulis pada Kamis, 02 April 2009 12:49:27 oleh naz 

JAKARTA-MA. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI. Sekretaris Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor : 152/Bua.2/07/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian menyampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tim MCC – ICCP selanjutnya akan mendistribusikan komputer, 2 (dua) buah server dan pembangunan jaringan internet pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

2. Bahwa untuk memastikan implementasi dan penggunaan sistem ini, maka kepada saudara untuk menginstruksikan para peserta/pegawai yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian untuk segera melaksanakan/menjalankan sistem tersebut di unit/satker masing – masing.

3. Kepada pegawai Pengadilan Tingkat Banding yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian agar melaksanakan pelatihan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan masing – masing yang belum mendapatkan pelatihan dari MCC – ICCP.

Laporan Tahunan MA Tahun 2008

Di tulis pada Kamis, 02 April 2009 09:06:56 oleh naz 

JAKARTA-MA, Rabu, 1 April 2009 pukul 10.00 WIB Mahkamah Agung menelenggarakan acara laporan tahunan yang di Pimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Harifin Tumpa yang membacakan Laporan pertanggungjawaban Mahkamah Agung Tahun 2008. Dihadiri oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Bapak Abdul Kadir Mappong dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Bpk Ahmad Kamil, para Ketua Muda, Hakim Agung, para pejabat Struktural MA dan para undangan dari Mahkamah Konstitusi, Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian, Komisi Yudisial, dan para ketua Tingkat Banding, pembacaan laporan pertanggungjawaban berlangsung khidmat.di Ruang Kusumah Ajmadja Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dalam menciptakan kepercayaan publik, khususnya menyangkut peradilan di Indonesia. Publik, yang bersinggungan langsung dengan berbagai putusan yang dibuat oleh MA berhak mengetahui agenda peradilan yang telah dijalankan oleh MA. Dalam pidatonya, Bapak Harifin Tumpa menjabarkan keberhasilan MA dalam menindak perkara di Indonesia, baik perkara pidana maupun perdata. Dari tahun ke tahun MA telah mengalami banyak pembaharuan untuk terus memperbaiki sistem peradilan.

Meski sempat mendapat sorotan tajam belakangan terakhir, namun tak menyurutkan semangat jajaran peradilan di MA untuk meningkatkan kinerja MA. Terbukti untuk penanganan perkara, di akhir tahun 2007 sisa perkara 10.827 perkara, sementara perkara yang masuk ke MA per januari 2008 – Desember 2008 sebanyak 11.338 perkara. Perkara yang diputus sepanjang tahun 2008 ini mencapai 13.885 perkara.

Hingga saat ini perkara yang masih berjalan 8.280 perkara. Angka ini naik 29% dibanding tahun 2007. Hal ini menunjukkan hasil positif strategi pengikisan perkara yang dilaksanakan oleh MA. Dalam dua tahun terakhir, penyelesaian perkara di MA telah terfokus. Diharapkan nantinya proses penyelesaian perkara di MA bisa diselesaikan lebih cepat sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan.

Pada kesempatan ini, MA memperkenalkan keberhasilannya dalam penyediaan pelayanan publik yaitu sistem meja informasi. Sistem ini akan bisa diakses oleh publik yang membutuhkan informasi peradilan dimanapun dan kapanpun. Pelayanan ini merupakan implementasi dari surat keputusan MA no 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi pengadilan. Didukung dengan pengadaan website MA yang telah hadir sebelumnya, diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara.

Meskipun dilakukan setahap demi setahap, perbaikan dan peningkatan kualitas di MA akan terus dilakukan. Diharapakan nantinya, MA lebih serius untuk selalu melayani publik dalam penyediaan segala informasi hukum bagi para pencari keadilan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2009

Di tulis pada Kamis, 02 April 2009 09:01:54 oleh naz 

JAKARTA-MA. Sekretaris Mahkamah Agung dalam Suratnya No.118/SEK/01/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kepala Dimiltama dan para Kepala Pengadilan Tinggi Militer, meminta pada setiap satker untuk membuat laporan LAKIP tahun 2009, Penetapan Kinerja Tahun 2009, serta indikator kinerja utama satker tersebut.

Diharapkan laporan tersebut dapat diserahkan tepat pada waktunya.

PERPU PEMILU

Di tulis pada Jumat, 17 April 2009 11:06:29 oleh admin 

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, BESERTA PENJELASANNYA.

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, BESERTA PENJELASANNYA.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESERTA PENJELASANNYA.

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, BESERTA PENJELASANNYA.

5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

6. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07-A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU.

7. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK.

8. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU.

9. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU.

10. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009.

11. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILU NOMOR 055/A/VI/2008, POL. B/06/VI/2008, 01/BAWASLU/KB/VI/2008 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DAN POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009.

12. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

SEMA Mahkamah Agung

Di tulis pada Senin, 13 April 2009 08:34:01 oleh naz 

JAKARTA-HUMAS. Sebagai bagian layanan informasi bagi masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2008 hingga April 2009.

Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2008 :

SEMA No.01 Tahun 2008, SEMA No.02 Tahun 2008, SEMA No.03 Tahun 2008, SEMA No.04 Tahun 2008, SEMA No.05 Tahun 2008, SEMA No.06 Tahun 2008, SEMA No.07 Tahun 2008, SEMA No.07A Tahun 2008, SEMA No.08 Tahun 2008, SEMA No.08A Tahun 2008, SEMA No.09 Tahun 2008, SEMA No.10 Tahun 2008, SEMA No.11 Tahun 2008, SEMA No.12 Tahun 2008, SEMA No.13 Tahun 2008

Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2009 :

SEMA No.01 Tahun 2009, SEMA No.02 Tahun 2009, SEMA No.03 Tahun 2009, SEMA No.04 Tahun 2009, SEMA No.05 Tahun 2009, SEMA No.06 Tahun 2009, SEMA No.07 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remuneras

Di tulis pada Selasa, 07 April 2009 10:34:14 oleh naz 

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah mengluarkan surat edaran Nomor 099/Sek/01/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang selengkapnya telah disampaikan melaui alamat email masing-masing satuan kerja.

UU No. 3 Tahun 2009

Di tulis pada Rabu, 01 April 2009 08:26:50 oleh naz 

UU No. 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Tidak ada arsip gallery