Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
- Hasil Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 24 Juni 2009
Berita Lainnya
- Akan Dicheck, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di MA & Pengadilan-Pengadilan
- PEMBERIAN IZIN CUTI
- 24 Calon Komisioner KY masuk Tahap Seleksi Wawancara
- Calon Anggota KY Jalani Tes Psikologi
- Ka BUA Lantik 29 Pejabat Struktural di Lingkungan BUA MA
- Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 65
- FORMAT USULAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan MA
- MA Siapkan Seratus Hakim Khusus Lingkungan
- Balitbang Diklat Kumdil MA Menerima Sertifikasi dari LAN
Links
Arsip-arsip Juni 2009
Penyeragaman Format Akta Perdamaian
Di tulis pada Selasa, 30 Juni 2009 15:54:41 oleh admin
JAKARTA - MA; Untuk menyeragamkan format Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai pelaksanaan PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial telah mengeluarkan surat No. 24/Wk.MA.Y/VI/2009 Tanggal 18 Juni 2009 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, serta para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tentang contoh format akta perdamaian
Penetapan Kinerja Tahun 2009
Di tulis pada Selasa, 30 Juni 2009 11:54:06 oleh admin
Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan kompetitif terhadap kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa, diminta kepada seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Bandung untuk membuat dan menyampaikan Penetapan Kinerja tahun 2009, Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2009.
Contoh surat dan Formulir PKT dapat di unduh disini
Mahkamah Agung Resmikan Meja Informasi dan Layanan Pengaduan
Di tulis pada Senin, 29 Juni 2009 14:35:32 oleh admin

Sumber foto : www.badilag.net
JAKARTA - MA, Didasari kesadaran bahwa publik memiliki hak untuk mendapat informasi di pengadilan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2007. Pada, Senin, 29 Juni 2009, bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung meresmikan Layanan Meja Informasi dan Pengaduan yang selanjutnya akan diikuti oleh pengadilan - pengadilan di bawahnya. Hal ini sebagai langkah nyata dari Mahkamah Agung dalam menanggapi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
JAKARTA - MA; Peluncuran Akbar Sistem Manajemen Perkara Pengadilan dan Informasi Publik Berbasis Teknologi di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2009, merupakan akhir peluncuran hal serupa di lima pengadilan percontohan di Indonesia. Sebelumnya peluncuran akbar dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009, di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2009, di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2009 dan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2009. JAKARTA - Badilum; Dalam rangka pembinaan administrasi dan teknis peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bpk. H. Cicut Sutiarso, SH, M. Hum melakukan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Tinggi Aceh dan Pengadilan Negeri Sabang dengan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilum Bpk Mugyana Sukandar, SH, MH, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Ny. Siti Nurjanah, SH, MH serta beberapa hakim yang ada diwilayah hukum Aceh. JAKARTA – MA; Pelatihan untuk pelatih (ToT) dan Pelatihan bagi pemula Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) kembali diselenggarakann Mahkamah Agung RI. Bertempat di Pusdiklat MA RI di kawasan Mega Mendung. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Indonesia Control of Corruption Project (ICCP). Acara ini dibuka oleh Ketua Muda Pembinaan MA RI Bapak Widayatno Sastro Hardjono, SH, MSc. Pelatihan ini berlangsung anggal 23-26 Juni 2009 bagi angkatan I dan II. JAKARTA -MA; Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Minggu 21 Juni 2009 pukul 19.00 WIB telah membuka acara Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan ke-VI Tahun 2009 di Gedung Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI Megamendung – Bogor, sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 3 Juli 2009. Laporan dari Ketua Penyelenggaraan Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi Angkatan ke VI Tahun 2009 oleh Hakim Agung Bapak H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Melaporkan bahwa Peserta Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi yang diikuti oleh 137 peserta yaitu para Hakim dari Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia, serta beberapa Asisten Koordinator di Mahkamah Agung. JAKARTA - MA; Atas nama Kepala Biro Kepegawaian Kepala Bagian Mutasi II dalam suratnya No. 253/Bua.2/07/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 mengenai Perubahan jadwal pelatihan lanjutan database kepegawaian kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Tim USAID/ICCP. JAKARTA – MA; Kondisi lingkungan yang semakin parah menimbulkan keprihatinan. Bumi, yang dulu ramah kini marah akibat ulah para penghuninya. Berbagai usahapun kini mulai digalakkan untuk menyelamatkan bumi. Slogan ’save the world’ ramai digaungkan, tak terkecuali dalam penegakan hukumnya. Mahkamah Agung dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengambil langkah nyata dengan menyelenggarakan Workshop Peranan Hukum dalam Peranan Berkelanjutan sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Tim Pembaharuan Mahkamah Agung dan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan pada Kamis, 19 Juni 2009. BANDUNG - ADMIN; Rabu, 17 Juni 2009 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Bapak H. Suwardi, SH didampingi Wakil Ketua Bapak Manis Soejono, SH dan Panitera/Sekretaris Bapak Budiman L. SIjabat, SH., MHum. menyelenggarakan rapat dinas dengan jajaran Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti dan para Karyawan/wati Pengadilan Tinggi Bandung bertempat ruang sidang Pengadilan Tinggi Bandung. Rapat dinas tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana komunikasi dan evaluasi kinerja yang dilakukan pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung. JAKARTA - MA, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik perkara perdata maupun pidana sebagai upaya terciptanya kepastian hukum dan mencegah penumpukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Surat Edaran selengkapnya dapat diunduh < disini > JAKARTA - MA, Sekretaris Mahkamah Agung RI , Mengenai Ketentuan Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Peradilan dibawahnya tahun 2009 sebagai upaya terciptanya keseragaman dan tertib administrasi kepegawaian khususnya penetapan tanggal pengangangkatan CPNS menjadi PNS. Surat selengkapnya dapat diunduh < disini > Hari ini situs pengadilan tinggi bandung mengalami perubahan besar, dari tampilan yang lebih menarik, fasilitas yang di tambah dan di sempurnakan sampai menambahan beberapa fasilitas seperti polling, populer posting, penggunaan tag. Semoga tampilan situs pengadilan tinggi bandung yang baru ini bisa di terima dan bermanfaat. Terima kasih Website Administrator
JAKARTA - MA, Untuk keseragaman dan tertib administrasi kepegawaian, dalam penetapan tanggal pengangkatan CPNS menjadi CPNS, Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan surat edaran tentang Ketentuan Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Peradilan dibawahnya tahun 2009 Nomor:078/Bua.2/CPNS.002/VI/2009. JAKARTA - MA, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat klarifikasi atas dikeluarkannya Surat Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat yang ditujukan kepada DPP Kongres Advokat Indonesia (Surat No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009) dan DPP Peradi (Surat No. 065/KMA/V/2009 tanggal 20 Mei 2009).
JAKARTA - MA, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan surat pencabutan Nomor 309/Bua.2/Peng.01.2/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 mengenai permintaan data dalam rangka persiapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2009 di suratnya No. 245/Bua.2/07/VI/2009. JAKARTA - MA, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara menyadari pentingnya keterbukaan informasi public di lingkungan peradilan.Untuk itu, memberikan pelayanan informasi menjadi salah satu tanggung jawab lembaga peradilan di tanah air. Maka, Rabu 10 Juni 2009, bertempat di hotel The Jayakarta Daira Palembang, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengadakan acara sosialisasi keterbukaan informasi public yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor SK 144/KMA/SK/VIII/2007 dan pemanfaatan database himpunan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berlangsung 9 juni 2009 -12 juni 2009 . Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH,MH yang mewakili Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Sosialisasi ini dihadiri oleh Prof. Dr, Takdir Rahmadi, SH, LLM selaku narasumber, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Seluruh Ketua Pengadilan wilayah propinsi Lampung dan Sumatera Selatan pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dalam sambutannya, Nurhadi, SH, MH berharap acara sosialisasi semacam ini dapat mendorong pengembangan pembaruan di Peradilan, melalui langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan teknologi di bidang informasi. Lahirnya pelayanan meja informasi merupakan salah satu bentuk nyata dari SK 144/KMA/SK/IIIV/2007 dimana public dapat mengakses segala informasi peradilan, khususnya yang menyangkut dengan informasi perkara. Melalui layanan meja informasi yang bersifat online, public juga bisa membuat permohonan informasi dan pengaduan. Keterbukaan informasi juga meliputi penyediaan produk hukum Mahkamah Agung yang juga dapat diakses public secara online. Melaui menu legislasi online di website Mahkamah Agung publik bisa mendapatkan produk hukum yang dibutuhkan. Produk hukum merupakan khususnya Peraturan Perundang-undangan merupakan komponen yang penting didalam menunjang kinerja lembaga Peradilan. Keterbukaan informasi publik hendaknya ditanggapi positif oleh berbagai pihak. Didukung dengan teknologi informasi, sudah saatnya Mahkamah Agung memprioritaskan kepuasan publik dengan penyediaan informasi untuk mendukung transparansi peradilan JAKARTA – MA, Selasa 9 Juni 2009, pukul 16.00 WIB telah diadakan rapat dengar pendapat antara Mahkamah Agung RI dengan anggota Komisi III DPR RI di gedung Nusantara.
Rapat antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi III DPR RI membahas tentang Anggaran Kementerian/Lembaga Negara (Pagu Indikatif) tahun 2010. Rapat ini dipimpin oleh Azis Syamsudin selaku Ketua Tim Anggaran seedangkan Mahkamah Agung dihadiri oleh para pejabat eselon I, II dan staf bagian perencanaan. Pagu anggaran tahun 2010 Mahkamah Agung dibacakan oleh Rum Nessa, selaku sekretaris Mahkamah Agung. Usulan Anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung ke DPR disambut positif oleh anggota Tim Anggaran. Sehubungan dengan adanya modus penipuan yang berbentuk menghubungi melalui telepon ke Pengadilan Negeri yang menurut pengakuan penelepon mengatasnamakan Osmar Sinaga, S.H. Staf Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung untuk meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening penelepon dengan maksud supaya diloloskan dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Bandung, agar mewaspadainya dan tidak perlu menanggapinya karena hal tersebut tidak benar. Kalau terjadi hal-hal yang mencurigakan agar memberikan konfirmasi ke Pengadilan Tinggi Bandung Telepon 022-2514529 Fax 022-2500026 Surat selengkapnya dapat dilihat disini
JAKARTA - MA; Plh. Kepala Badan Urusan Administrasi Drs. Hariri YS, SH. MH. dalam suratnya No. 109/SKel/BUA/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 berkaitan dengan surat dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Nomor : S-668/PP/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) dengan pendekatan e-Training. Lampiran 1 Lampiran 2.
JAKARTA - MA; Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengirimkan surat No. 44/S.Kel/Bua.6/Hs/VI/2009 Tanggal 2 Juni 2009 untuk meralat kekeliruan pada SEMA No. 7 Tahun 2009 tanggal 17 Maret. Kekeliruan mana dengan ini di ralat/diperbaiki. JAKARTA - Badilum, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kinerja Mahkamah Agung RI, Ditjen Badan Peradilan Umumyang membawahi Pengadilan seluruh Indonesia melakukan kunjungan kerja ke PN. Bandung pada tanggal 28 s/d 29 Mei 2009 yang dilakukan oleh Bpk. H.Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum sebagai Dirjen Badilum bersama Bpk. Mugyana Sukandar, SH.,MH. Ibu. Siti Nurjanah, SH.,MH. Bpk. Sudaryo, SH.,MH. dan Bpk. DRS. Wahyudin, M.Si. Dalam Kunjungan kerja tersebut Bpk. H.Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum bersama rombongan dari Ditjen Badilum bertatap muka dengan para Hakim, Panitera dan Pegawai pada PN.Bandung dengan penuh rasa kekeluargaan, acara tatap muka tersebut di dampingi juga oleh Wakil Ketua PT.Bandung dan Ketua PN.Bandung. Untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja di lingkungan PN.Bandung perlu adanya Koordinasi yang bagus antara Pimpinan dan bawahan sesuai dengan TUPOKSI-nya masing-masing " ujar Bpk. Dirjen di depan para Hakim, Panitera dan Pegawai PN.Bandung. BANDUNG - Admin; Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Nomor PER - 26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 yang selengkapnya dapat diunduh disini; (sumber : www.perbendaharaan.go.id) BANDUNG - Kepegawaian; Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 24 Juni 2009. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitas.8 Orang Delegasi MA Ikuti Short Course Mediasi di Perancis
Di tulis pada Senin, 29 Juni 2009 09:21:32 oleh admin
PARIS - badilag.net
Setelah mengeluarkan Perma 1/2008 tentang Mediasi, Mahkamah Agung gencar melakukan upaya penguatan kualitas aparaturnya dibidang mediasi. Berbagai kegiatan dilakukan untuk tujuan ini, mulai penyelanggaraan Diklat untuk sertifikasi mediator, sosialisasi, hingga melakukan short course. Belakangan ini, 8 orang delgasi MA melakukan short course mediasi di Prancis.
Peluncuran Sistem Manajemen Perkara dan Informasi Berbasis Teknologi
Di tulis pada Jumat, 26 Juni 2009 14:04:04 oleh admin

Kunjungan Kerja Dirjen Badilum ke PT Medan dan PN Sabang
Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 10:45:53 oleh admin
.jpg)
Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA
Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 10:05:57 oleh admin
.jpg)
Semangat untuk Meningkatkan Kemampuan, Kualitas dan Integritas Perlu Terus Ditingkatkan
Di tulis pada Selasa, 23 Juni 2009 10:52:22 oleh admin
Perubahan Jadwal Pelatihan Lanjutan Data Base Kepegawaian
Di tulis pada Jumat, 19 Juni 2009 15:17:04 oleh admin
Saatnya Hukum Lingkungan Ditegakkan
Di tulis pada Jumat, 19 Juni 2009 12:51:52 oleh admin
Rapat Dinas Ketua Pengadilan Tinggi dengan Karyawan/Karyawati
Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 09:51:45 oleh naz

SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 13:26:20 oleh dani
Penetapan Tanggal Pengangkatan CPNS Menjadi PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 13:09:25 oleh dani
Situs Pengadilan Tinggi Bandung yang baru
Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 12:17:07 oleh hendry
Rapat Dengar Pendapat MA dengan Komisi III DPR RI
Di tulis pada Selasa, 16 Juni 2009 11:11:04 oleh admin
Klarifikasi atas Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat
Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 03:10:53 oleh admin
Pencabutan Surat No. 309/BUA.2/PENG.01.2/V/2009 Tanggal 26 Mei 2009
Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 02:53:49 oleh admin
Sosialisasi SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007
Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 01:14:26 oleh admin
Rapat Dengar Pendapat MA dengan Komisi III DPR RI
Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 01:10:43 oleh admin
Hati-Hati Modus Penipuan
Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 09:50:27 oleh admin
Pemanggilan Seleksi Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi
Di tulis pada Senin, 08 Juni 2009 02:33:21 oleh admin
Pelatihan PPAKP dengan Pendekatan E-Training
Di tulis pada Senin, 08 Juni 2009 12:39:14 oleh admin
Ralat Terhadap SEMA Nomor 07 Tahun 2009
Di tulis pada Senin, 08 Juni 2009 12:34:55 oleh admin
Kunjungan Kerja Dirjen Badilum ke PN Bandung
Di tulis pada Jumat, 05 Juni 2009 09:52:01 oleh admin

Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Di tulis pada Selasa, 30 Juni 2009 13:10:52 oleh naz
Hasil Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 24 Juni 2009
Di tulis pada Jumat, 26 Juni 2009 12:58:00 oleh admin
Perma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Di tulis pada Jumat, 19 Juni 2009 13:14:27 oleh admin
Penempatan Pemakai Narkoba kedalam Panti
Di tulis pada Jumat, 12 Juni 2009 03:18:31 oleh admin