Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
- Standar Biaya Tahun 2011
- Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
- SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
- Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
- Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Berita Lainnya
- PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
- Pelantikan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
- Selamat.....
- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum se wilayah Jawa Barat
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung Tahun 2011
- Perubahan Format Laporan Penyerapan Anggaran Tahun 2012
- RALAT JADWAL DIKLAT PRAJABATAN TAHUN 2012
- Pemberitahuan Pelaksanaan Acara Bintek Perkara Peradilan Umum
- Pembinaan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Links
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Di tulis pada Jumat, 17 September 2010 10:19:26 oleh admin
JAKARTA - LKPP; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
| Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 |
| Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 |
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
(Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan)
Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
Di tulis pada Rabu, 26 Mei 2010 08:37:44 oleh admin
JAKARTA - MA; Sesuai surat dari Biro Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI no. 192A/BUA/Renog/IV/2010 untuk menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Penganggaran Direktoral Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-648/AG/2010 tanggal 1 April 2010 perihal panduan dalam perumusan jenis dan satuan Output kegiatan dalam RKA-KL 2011 kepada seluruh para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI di Jakarta dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh indonesia.
Sebagaimana surat terlampir.
Standar Biaya Tahun 2011
Di tulis pada Selasa, 18 Mei 2010 08:36:14 oleh admin
JAKARTA - DITJENANGGARAN; Bahwa pemanfaatan sumber dana yang terbatas secara efisien merupakan suatu keharusan, sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pasal 7 ayat (1) dan (2) mengamanatkan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
Di tulis pada Rabu, 17 Maret 2010 08:23:27 oleh admin
BANDUNG - ADMIN; Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-26/PB/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-5114/PB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dinyatakan bahwa pengajuan pengesahan Revisi DIPA perlu dilengkapi dengan :
Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
Di tulis pada Rabu, 24 Pebruari 2010 17:01:44 oleh admin
JAKARTA - MA; Berikut ini kami sampaikan lampirkan ringkasan laporan tahunan periode tahun 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia
SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
Di tulis pada Jumat, 11 September 2009 09:07:34 oleh admin
JAKARTA - MA; Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
Di tulis pada Kamis, 10 September 2009 10:13:49 oleh admin
JAKARTA - MA; Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
Selengkapnya SK Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 unduh < disini >
Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
Di tulis pada Senin, 06 Juli 2009 14:28:43 oleh admin
JAKARTA - menpan; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/07/M.PAN/7/2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum.
Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Di tulis pada Kamis, 02 Juli 2009 14:21:46 oleh admin
JAKARTA - MA; Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
Di tulis pada Selasa, 30 Juni 2009 13:10:52 oleh naz
BANDUNG - Admin; Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Nomor PER - 26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 yang selengkapnya dapat diunduh disini; (sumber : www.perbendaharaan.go.id)
