Direktori Pekara Putus

Berita PT

Permintaan Data Semester I Tahun 2009

06-08-2009 | Dimuat oleh admin

BANDUNG - ADMIN; Sehubungan Surat Sekretaris MA Nomor : 346/SEK/01/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/2383/KU.02.01/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 diminta dengan hormat seluruh Satuan Kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyampaikan Data Laporan Kegiatan Rencana Program Semester I 2009 (Januari s/d Juni 2009) sebagai bahan penyusunan Laporan Semester I Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Bandung yang akan dikumpulkan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran oleh Tim dimaksud. Data dimaksud telah disederhanakan dalam form isian. Terlampir Surat Tugas KPT Bandung (hal1, hal2) dan Form Isian Data Semester I 2009.

Hukuman Disiplin Periode April sampai dengan Juni 2009

05-08-2009 | Dimuat oleh admin

JAKARTA - MA; Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang berisi tentang Hukuman Dispilin Hakim dan Pegawai di 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia. Terlampir Hukuman Disiplin yang dijatuhkan.

Pelantikan Ketua PN Cirebon

05-08-2009 | Dimuat oleh admin

CIREBON - ADMIN; Rabu, 29 Juli 2009, bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, dilaksanakan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dari pejabat lama H. Amir Maddi, SH., MH. ke pejabat baru Ny. Irdalinda, SH., MH. dalam sidang luar biasa dipimpin oleh Ketua Majelis Ketua Pengadilan Tinggi Bandung H. Suwardi, SH, Hakim Tinggi H. Zoeber Djajadi, SH., MH, H. Sunaimin Roby, SH dan Panitera/Sekretaris Budiman L. Sijabat, SH., MHum.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Muspida Kota Cirebon dan para undangan lainnya.

MA Kabulkan Kasasi Bupati Pelalawan

04-08-2009 | Dimuat oleh admin


Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan kasasi Tengku Azmun Jaafar sekaligus mengembalikan hukuman Bupati Pelalawan itu seperti putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis hakim kasasi menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsidair 6 bulan kurungan. Dalam putusan No. 736 K/Pidsus/2009/MA itu, Azmun juga dihukum membayar uang pengganti Rp12,367 miliar. Jika tak dibayar satu bulan perkara setelah inkracht, Azmun akan diganjar hukuman 4 tahun penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, saat konferensi pers di MA, Senin (03/8). Namun Nurhadi tak menjelaskan apa pertimbangan hukum majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko itu. “Kembali ke putusan Pengadilan Tipikor,” imbuhnya.

Serentetan barang bukti dalam perkara Azmun dirampas untuk negara. Bahkan ada beberapa diantaranya yang dikompensasikan untuk membayar uang pengganti, antara lain sertifikat tanah di Tangkerang Selatan, Riau.

Mengacu pada putusan Tipikor, Azmun terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP. Hal itu sesuai dengan dakwaan primer jaksa.

Azmun terbukti melakukan perbuatan melawan hukum lantaran menelurkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan, antara lain PT Madukoro dan CV Putri Lindung Bulan. Padahal beberapa diantaranya adalah perusahaan fiktif yang sengaja didirikan Azmun untuk mendapatkan izin tersebut.

IUPHHK-HT diterbitkan Azmun untuk perusahaan-perusahaan yang belum membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Tindakan ini yang dinilai Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum secara formil. Karena SK Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/2001 menentukan IUPHHK-HT selayaknya baru dapat diterbitkan setelah perusahaan pemohon izin melunasi IIUPH. Putusan tersebut juga mengungkapkan IUPHHK-HT terbitan Azmun ternyata juga tumpang-tindih dengan wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Yos Raya Timber. Meskipun  PT Yos Raya Timber kemudian mendapat kompensasi Rp6 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, Azmun dinilai memfasilitasi take over IUPHHK-HT perusahan-perusahaan tersebut kepada PT Karya Sejahtera. Sementara PT Madukoro antara lain kecipratan fee 30 persen dari take over proses IUPHHK-HT.

Majelis Hakim menegaskan IUPHHK-HT terbitan Azmun yang menjadi penyebab penebangan hutan Pelalawan. Karena IUPHHK-HT adalah dasar Rencana Kerja Tahunan yang berfungsi untuk pedoman pemanfaatan hasil kayu di wilayah tersebut. Majelis Hakim juga menolak anggapan IUPHHK-HT cacat hukum, karena tidak ada satupun surat IUPHHK-HT yang diterbitkan Azmun yang sampai ditolak Menteri Kehutanan dalam verifikasinya.

Putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Januari 2009. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lima tahun lebih berat, tepatnya 16 tahun. Bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam perkara banding adalah Janto Kartonomuljo, sedangkan hakim anggota terdiri dari Madya Suharja, Suryadjaya, Abdurrahman Hasan dan Amik Trihandriyani.

Menanggapi putusan MA, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Riyono, menyatakan cukup puas dengan putusan hakim karena tak terlalu jauh dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut hukuman 12 tahun penjara. “Akan eksekusi setelah petikan putusan kita terima,” kata Riyono melalui telepon.

Hanya, kata Riyono, ada putusan Pengadilan Tinggi yang penting jadi hilang. Yakni, perampasan terhadap hasil korupsi yang dinikmati 15 perusahaan penerima IUPHHK-HT. Namun ia mengakui, putusan itu sulit dieksekusi lantaran tak masuk dalam daftar barang bukti.

Hingga berita ini diturunkan, hukumonline belum mendapat konfirmasi dari pengacara Azmun, Hieronimus Dani. Saat dihubungi telepon genggamnya tak aktif.

Ketua MARI Diundang IACA pada Konferensi Internasional di Istanbul, November 2009

03-08-2009 | Dimuat oleh naz

Richard Foster, Wakil Presiden IACA untuk Asia Selatan dan Australia
ketika melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua MA-RI di ruang kerjanya,
Jumat (31/7) pagi.

Jakarta, Badilag.net (31/07)

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR.  Harifin A. Tumpa, SH, MH, menerima undangan untuk menghadiri, sekaligus memberikan presentasi pada Konferensi ke4 International Association for Court Administration (IACA) yang akan diselenggarakan di Istanbul Turki, November yang akan datang.
Undangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden IACA untuk wilayah Asia Selatan dan Australia, Richard Foster, di ruang kerja Ketua MA-RI, tadi pagi.



Richard yang sehari-harinya sebagai Chief Executive Officer pada Family Court of Australia (FCoA), mengatakan bahwa undangan ini disampaikan mengingat banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan reformasi peradilan. “Itulah sebabnya kami mohon Ketua MA-RI untuk memberikan presentasi pada konferensi IACA mengenai transparansi dan sistem peradilan di Indonesia”, ungkap Richard.   

Mahkamah Agung RI Diminta Sebagai Tuan Rumah Pertemuan Berikutnya Tahun Depan.

Lebih jauh dari itu, Richard Foster yang didampingi advisernya, Leisha Lister,  dan koleganya dari IALDF, Prof Tim Lindsey dan Cate Sumner, minta MA-RI untuk menjadi tuan rumah pertemuan IACA berikutnya tahun depan.

Pertemuan tahun depan, yang merupakan pertemuan regional IACA,  diharapkan dapat dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2010, setelah Idul Fitri dan juga setelah dilaksanakannya Rapat Kerja Tahunan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya.


Ketua MA-RI, tengah, berfoto bersama saat kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden IACA.
Dari kiri: Wahyu Widiana (Dirjen Badilag), Leisha Lister (FCoA), Cate Sumner (IALDF), Ketua MA-RI, Richard Foster (IACA), Simon (Profesional), Prof. Tim Lindsey (IALDF).

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI) TAHAP VI TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SELAKU PANITIA DAERAH
    Menindaklanjuti Surat Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Nomor: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IX/2014 Tanggal 24 September... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya