Direktori Pekara Putus

Berita PT

Mahkamah Agung Selesaikan 13.000 Kasus per Tahun

28-07-2009 | Dimuat oleh admin


"Sampai tahun 2008 ada 8200 perkara nunggak dan pada Januari 2009 perkara itu bertambah lagi menjadi 8600 perkara" kata Harifin seusai memberikan studium general di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) Sabtu (25/7).
Acara tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen, juga dihadiri Rektor Unpas Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, MSi. Sebagai moderator adalah Dosen FH Unpas Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., MHum.

Banyak tertundanya penyelesaian perkara menurut Harifin tidak terlepas minimnya Hakim di lingkungan pengadilan. "Jumlah hakim dan jumlah perkara yang masuk tidak sebanding" katanya.

Sesuai nurani

Dalam kesempatan itu, Harifin menyerukan kepada Hakim di seluruh Indonesia agar memutus suatu perkara sesuai nurani dan tidak boleh memutuskan berdasarkan hubungan baik, pengaruh seseorang, ataupun karena uang. Selain dengan nurani juga Hakim harus mempunyai argumen yang kuat dalam memutuskan perkara tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan. "Itulah fungsi dan kedudukan hakim dalam menangani perkara. Selain harus menegakkan hukum juga keadilan karena keduanya tidak bisa dipisahkan," ucapnya.

MA Perintahkan KPU Revisi Penetapan Calon Anggota Legislatif

28-07-2009 | Dimuat oleh admin

Setelah membatalkan Pasal 25 Peraturan KPU No.15 Tahun 2009, MA kembali membatalkan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3). Akan ada perubahan calon terpilih?

Desakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan calon legislatif terpilih untuk DPR semakin deras. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya yang meminta agar KPU merombak cara penetapan caleg terpilih, Mahkamah Agung (MA) pun mengeluarkan putusan yang sejalan dengan itu.


MA bahkan telah membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 yang menjadi acuan KPU menetapkan caleg terpilih pada pemilu 2009 lalu. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Sehingga penetapan caleg terpilih melalui Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009 pun ikut cacat.

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Deddy Djamaluddin adalah orang pertama yang mempersoalkan Peraturan KPU itu ke MA. Ia meminta agar Pasal 25 Peraturan KPU NO.15 Tahun 2009 yang menjadi pedoman teknis KPU itu dibatalkan. Permohonan ini pun dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai Ahmad Sukarja serta Marina Sidabutar dan Imam Soebechi masing-masing sebagai anggota ini, pada 18 Juni lalu.

Pengucapan Sumpah Deputi Senior BI di Mahkamah Agung

27-07-2009 | Dimuat oleh admin


Acara dihadiri sejumlah Menteri di antaranya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, dan undangan lainnya.

Perubahan Jadwal TOT Database Kepegawaian

27-07-2009 | Dimuat oleh admin

Surat dan daftar Perserta terlampir unduh < disini >

MA Tolak Permohonan Kasasi ESPN Star Sport dan All Asia Multimedia Network

24-07-2009 | Dimuat oleh admin


Menurut MA, dalam kasus itu telah terjadi praktik monopoli dalam perjanjian hak siar Liga Inggris. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi, Kamis (23/7) di Jakarta, menjelaskan, majelis kasasi menilai alasan kasasi yang diajukan ESPN Sport Star (ESS) dan All Asia Multimedia Network (AAMN) tidak dapat dibenarkan.
 

Majelis kasasi yang diketuai Rehngena Purba dengan hakim anggota Djafni Kamal dan Mohammad Soleh tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya.

Sebelumnya, KPPU memutuskan, ESS melanggar Undang-Undang Antimonopoli terkait penayangan hak siar Liga Inggris. Perjanjian ESS dengan AAMN dalam kontribusi konten BPL dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri televisi berbayar di Indonesia pada masa depan. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, tertangkapnya anggota KPPU, M Iqbal, dan Billy Sindoro, jajaran pimpinan PT First Media, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu mendorong ESS dan AAMN mengajukan kasasi, meminta MA membatalkan putusan PN Jakarta Pusat karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Namun, majelis kasasi berpendapat, penangkapan anggota KPPU dan Billy Sindoro tidak dapat dijadikan alasan membatalkan putusan pengadilan di bawahnya. ”Putusan hanya bisa dibatalkan jika terjadi kesalahan penerapan hukum,” ujar Nurhadi.

Putusan MA ini tidak bulat. Menurut Nurhadi, Djafni Kamal mengajukan pendapat berbeda. Menurut Djafni, putusan KPPU tidak dapat dibenarkan karena melampau batas kewenangan dalam memberikan sanksi.

Perkara itu sudah diputus MA 28 Mei 2009.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI) TAHAP VI TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SELAKU PANITIA DAERAH
    Menindaklanjuti Surat Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Nomor: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IX/2014 Tanggal 24 September... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya