Direktori Pekara Putus

Berita PT

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung

16-02-2010 | Dimuat oleh admin


Hakim Bukan Titipan Parpol     

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memastikan tak ada main mata antara anggota komisinya dengan calon hakim agung yang mengikuti proses fit and proper test. Dia juga menegaskan calon hakim agung bukan titipan partai politik. Benny menjamin Komisi III DPR akan memilih calon hakim yang benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat,baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.“Kita tidak main-main dalam hal ini karena Komisi III DPR bisa saja menolak calon hakim tersebut bila tidak memiliki integritas,visi,dan misi dalam rangka penegakan hukum dan keadilan,” katanya saat dihubungi kemarin.

Proses fit and proper testakan dilaksanakan selama empat hari, yakni mulai hari ini hingga Kamis 18 Februari 2010.Hari ini,ada enam calon hakim agung yang mendapat giliran pertama, yakni Salman Luthan (nonkarier),Yohanes Sogar Simamora (nonkarier), Kol CHk Natsri Anshari (nonkarier),H Sjam Amansjah (hakim karier), Muhammad Saleh (hakim karier),dan Soltoni Mohdally (hakim karier).

Sementara untuk Selasa hanya empat calon hakim,yakni Dr Wijayanto Setiawan (hakim karier), Surya Jaya (nonkarier),Franciscus Loppy (hakim karier), dan Sutoyo (hakim karier). Jadwal Rabu ada enam calon, yakni Basuki Rekso Wibowo (nonkarier), Nommy HT Siahaan (hakim karier), Brigjen TNI Drs Burhan Dahlan (hakim karier),H Achmad Yamanie (hakim karier), Purnamawati (hakim karier), dan Abdul Wahid Oscar (hakim karier). Hari terakhir adalah Madya Suhardja (hakim karier), H Supandi (hakim karier), H Yulius (hakim karier), Soemarno (hakim karier).

“Komisi akan memilih yang terbaik dari yang paling baik,”kata dia. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga memastikan fit and proper testterhadap 20 calon hakim agung akan berlangsung transparan. Untuksekadardiketahui,merujuk pada Pasal 18 UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial (KY), Komisi III akan memilih sebanyakbanyaknya sepertiga dari jumlah calon yang dikirim KY.

“Mungkin saja yang terpilih dua atau tiga orang,ini semua tergantung hasil fit and proper test,”katanya. Dia beralasan, kemungkinan sedikitnya calon hakim yang akan lolos fit and proper test karena Dewan mencari calon hakim agung yang memiliki kualitas baik, meliputi integritas,kompetensi,kapasitas, serta aspek visi dan misi calon. Dewan berharap calon hakim agung yang terpilih dapat membawa perubahan dalam reformasi di tubuh Mahkamah Agung (MA).

“Termasuk menjadi pelopor untuk membersihkan badan peradilan dari praktek mafia hukum,” ujar politikus dari Partai Golkar ini. Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengaku tidak keberatan apabila calon hakim agung yang diloloskan DPR tidak memenuhi kuota, yakni delapan orang yang dibutuhkan MA. Menurut dia, MA lebih menginginkan hakim agung yang berkualitas dibandingkan dengan hanya mengejar jumlah.

Apabila dirasa kurang,KYharusmelakukanseleksi lagi guna memenuhi kebutuhan MA. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar berharap agar proses seleksi calon hakim agung tidak diintervensi dengan muatan politis.Karena hal ini bisa mencederai kepercayaan masyarakat. “Banyak perkara besar yang harus ditegakan keadilannya, tidak boleh ada intervensi politis dari pihak mana pun,”kata Artidjo.

Menurut Artidjo, calon hakim agung yang akan menjalani proses fit and proper test merupakan kandidat terbaik yang masih bertahan. Dirinya tidak mempersoalkan apakah kandidat itu berasal dari hakim karier maupun nonkarier? “Yang terpenting mereka menjunjung tinggi integritas dan memiliki kapasitas sebagai hakim,”ungkapnya. Sepertidiketahui,DPRakanmelakukan fit and proper test kepada 20 calon hakim agung yang sudah diserahkan KY.

Menurut KY,setidaknya tujuhhakimagungakandidapatkan dalam jangka waktu dekat ini. Sementara itu beberapa pengamat hukum meminta Komisi III DPR serius melihat rekam jejak (trackrecord) paracalon,baikdarihakim karier maupun nonkarier.Rekam jejak tersebut dinilai sebagai salah satu syarat terpenting untuk dapat menyelesaikan permasalahan dunia peradilan, khususnya terkait profesionalitas hakim.

“KY seharusnya sudah memiliki data track record para calon hakim agung tersebut dan memberikan tanda kalau mereka bermasalah,” kata pengamat hukum UGM Fajrul Falah, kemarin. Menurutnya, selama ini permasalahan dalam proses seleksi calon hakim agung lebih kental dengan suasana politisnya karena pemilihan tahap akhir dilakukan di DPR yang dikenal penuh dengan kepentingan politik.

Pengamat hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap Komisi III DPR mampu mengorek kredibilitas calon hakim agung tersebut dengan menguji argumentasi- argumentasi mereka dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kontroversial seputar masalah penegakan hukum di Indonesia. “Hakim agung harus mempunyai kekuatan mengajukan argumentasi karena nantinya mereka akan dihadapkan dengan perkara-perkara hukum yang membutuhkan analisis dan argumentasi kuat,“ ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra menilai, Komisi III DPR harus memiliki pemetaan yang jelas mengenai hakim agung seperti latar belakang akademik dan latar belakang yang diperlukan apakah pidana atau perdata. ”Jangan sampai ada penumpukan back groud,” ujarnya saat dihubungi SI kemarin.

Daftar Satker yang Belum Menyerahkan LAKIP 2009

15-02-2010 | Dimuat oleh admin

Satker yang belum menyerahkan LAKIP 2009 dan Penetapan Kinerja 2010 adalah : PN Bandung, PN Majalengka, PN Subang, PN Cibinong, PN Cibadak

Penyusunan Laporan Keuangan untuk keluar dari Opini "DISCLAIMER"

15-02-2010 | Dimuat oleh admin


Mahkamah Agung RI bersama para operator dari seluruh Korwil seluruh indonesia bertekad untuk membuang jauh-jauh sosok "DISCLAIMER" yang selama hampir 4 Tahun terakhir ini menjadi momok yang "menakutkan", hal ini juga dilakukan dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang profesional menuju Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang  handal, akurat dan akuntabel dan hal ini juga merupakan salah satu agenda Mahkamah Agung RI dalam melakukan Reformasi Birokrasi yang sedang dilaksanakan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Urusan Administrasi  (BUA) Mahkamah Agung RI dan dihadiri juga oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perlengkapan. Dalam arahannya Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2009 ini harus keluar dari Predikat Disclaimer, karena itu seluruh pihak yang terkait harus bekerja keras, segala cara harus ditempuh untuk menghilangkan opini disclaimer terhadap penilaian Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Kepala BUA Mahkamah Agung RI juga menekankan agar para Operator yang berada di tingkat Korwil harus lebih proaktif, agar menjemput bola jika ada satker yang kesulitan agar lebih efektif waktu. kemudian harus sering melakukan Supervisi terhadap para operator di satuan kerja di wilayahnya masing-masing, kalau memungkinkan dilakukan dalam 3 Bulan sekali, bersamaan dengan melakukan verifikasi data, sehingga validitas data selalu terjaga sampai akhir tahun pada saat penyusunan laporan tahunan, sehinga tidak banyak timbul masalah.
Agar hal ini bisa terwujud, Kepala BUA juga mengatakan bahwa Pimpinan di Mahkamah Agung RI, akan memikirkan dan mengusahakan untuk adanya REWARD bagi para operator di SAKPA dan SIMAK-BMN, sehingga bisa lebih memotivasi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara.

Pembukaan Diklat Prajabatan Golongan II dan III

15-02-2010 | Dimuat oleh admin

Kapuslitbang Diklat Kumdil, H. Anwar Usman, SH., MH menyematkan tanda peserta Diklat Prajabatan
Golongan II dan II di Megamendung - Bogor (12/2)

MEGA MENDUNG - litbangdiklatkumdil.net; Bahwa dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ini, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI yang bekerjasama dengan Pusdiklat Badan Pusat Statistik tidak akan canggung dan tidak akan ragu ketika ada peserta diklat prajabatan yang nantinya pada evaluasi atau penilaian akhir dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi alias tidak lulus. Dan bila ini terjadi, maka akan menjadi kerugian besar bukan hanya bagi peserta itu sendiri tetapi juga bagi lembaga Mahkamah Agung. Jadi hendaknya dalam mengikuti diklat prajabatan ini peserta diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembelajaran serta mematuhi tata tertib dan petujuk yang disampaikan oleh Panitia, Pengajar ataupun Widyaiswara.


Demikian dinyatakan oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI  H. Anwar Usman, SH., MH dalam arahannya pada Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan Peradilan di Indonesia di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Mega Mendung – Bogor pada tanggal 12 Februari 2010. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam mengikuti diklat prajabatan ini bukan hanya sekedar syarat formalitas saja sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan, tetapi pada akhirnya segala pembelajaran yang diperoleh selama 10 sampai 14 hari ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para peserta ketika kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terutama ketika para peserta kembali ke tempat tugas masing-masing nantinya.

Sebelumnya, sambutan yang disampaikan oleh Kepala Pusdiklat BPS Drs. Nyotowidagdo, ME menegaskan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan Diklat Prajabatan ini adalah untuk meningkatkan  kompetensi dan dedikasi Pegawai Negeri Sipil dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selama pembelajaran penyelenggara tidak diperkenankan untuk merubah setiap silabus yang telah ditetapkan tersebut. Oleh sebab itu dalam penilaian, tidak segan-segan penyelenggara menggugurkan peserta. Tidak ada jaminan, tidak ada aturan bahwa peserta diklat ini bisa lulus. Karena bila tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh LAN, yang bersangkutan tidak diberi sertifikat kelulusan. Dan apabila dalam 2 (dua) tahun yang bersangkutan tidak diberi sertifikat kelulusan, bisa jadi Surat Keputusan CPNS-nya akan dikoreksi lagi dan tidak tertutup kemungkinan akan dibatalkan karena belum pernah sah menjadi PNS.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI DR Tin Zuraida, SH., M.Kn disampaikan bahwa Diklat Prajabatan CPNS Golongan II angkatan 46 dan golongan III angkatan 33, 34, 35 dan 36 ini akan diselenggarakan dari tanggal 12 s.d. 25 Februari 2010 dengan 90 jam pelajaran untuk golongan II dan 135 jam pelajaran untuk golongan III. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 200 orang. Dalam proses belajar mengajar para peserta akan dibimbing oleh widyaiswara, fasilitator dan instruktur dari Mahkamah Agung RI, BPS dan Pusdiklat BRIMOB Kelapa Dua. Kelulusuan didasarkan pada disiplin, sikap dan perilaku serta hasil ujian akhir.

Hadir dalam pembukaan Diklat Prjabatan Para Pejabat eselon III dan IV Badan Litbang Diklat Kumdil dan BPS serta para Instruktur, Fasilitator dan Widyaiswara.

Kegiatan Lokakarya, Langkah Preventif Pengawasan

12-02-2010 | Dimuat oleh admin

BANDUNG - KOMISIYUDISIAL; Kegiatan Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim yang selama ini dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA), merupakan langkah preventif dalam melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 


Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub, mengatakan hal itu ketika menutup kegiatan lokakarya, Selasa, (9/2) di Bandung. Kegiatan Lokakarya dengan tema “Membangun Komitmen Bersama dalam Rangka Peningkatan Kepekaan Hakim Terhadap Keadilan dan Perlindungan Anak” diselenggarakan di Bandung, pada 8-9 Februari 2010.

Selain kegiatan lokakarya, kata Muzayyin, KY pada tahun 2009 lalu telah menyelenggarakan Diklat bagi para hakim diwilayah Sumatera, dan wilayah Pulau Jawa yang dilaksanakan di Palembang dan Jogyakarta.

“Kegiatan lokakarya seperti ini sudah kami lakukan sebanyak 19 kali. Memang waktu dua hari itu tidak cukup bagi para hakim untuk meningkatkan kemampuan, namun paling tidak kegiatan ini bisa menjadi dorongan untuk mengembangkan diri sesuai dengan ilmu yang diperoleh pada lokakarya ini,” ujar Muzayyin.

Kegiatan Lokakarya  yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Thahir Saimima, diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat serta hakim utusan dari wilayah DKI Jakarta.

Narasumber berasal dari MA, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Agama, Komnas Perlindungan Anak, serta dari Komisi Yudisial.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMBANGUNAN MASJID AL-MIZAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
    ASSALAAMUÁLAIKUM WR, WB. PUJI DAN SYUKUR KITA CURAHKAN KEPADA ALLAH RABBUL 'IZZATI YANG TELAH MEMBERIKAN... Selengkapnya