Direktori Pekara Putus

Berita PT

Ketika Hakim Terteror

07-06-2010 | Dimuat oleh admin


Ungkapan itu adalah curahan hati hakim agung Imam Soebechi yang belakangan ini ”bermasalah” dengan Komisi Yudisial (KY). Bersama dua hakim agung lainnya, Valerine Kriekoff dan Marina Sidabutar, Imam melayangkan somasi kepada anggota KY, Zaenal Arifin. Ketiganya mendesak Zaenal mencabut pernyataannya di media massa, terutama dalam kaitannya dengan perkara peninjauan kembali (PK) kasus Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Kasus itu bermula dari pengaduan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang kehilangan aset senilai Rp 6 triliun (Lapangan Gasibu) akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Analisis sementara KY menunjukkan, majelis PK tak profesional karena memutus berdasarkan novum atau bukti baru palsu atau cacat. Ada pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Khresna Menon mengenai hal itu. KY menyurati Mahkamah Agung terkait dengan hal itu dan meminta klarifikasi. Namun, hingga pekan lalu, klarifikasi itu belum diberikan.

Majelis PK, melalui Imam Soebechi, justru mengungkapkan rasa terganggunya atas dugaan KY. ”Palsu tidaknya novum adalah kewenangan peradilan pidana. Belum ada putusan pengadilan mengenai hal itu. Selain itu, hal ini juga masalah teknis yudisial. Bukan kewenangan KY,” ujarnya.

Sebenarnya tak cuma tiga hakim agung yang meradang dengan hasil pengawasan eksternal KY. MA secara kelembagaan juga terusik dengan langkah KY melaksanakan fungsinya. Beberapa hasil pengawasan KY yang diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tak dilaksanakan MA. MA mengambil alih hasil pengawasan itu karena berkenaan dengan teknis yudisial.

Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan

07-06-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA - BADILAG; Berikut disampaikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

KY : Novum Perkara Gasibu Bandung Diduga Tak Pernah Ada

31-05-2010 | Dimuat oleh admin


"Sementara ini begitu (tidak profesional) sebab belum ada penjelasan langsung dari yang bersangkutan kepada Komisi Yudisial," kata Komisioner KY, Zaenal Arifin, saat dihubungi via telepon, Minggu (30/5).

Menurut dia, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kresna Menon sudah memberikan surat keterangannya kepada KY bahwa putusan pengadilan yang disampaikan pemohon PK sebagai bukti baru itu, ternyata berbeda dengan yang ditemukan PN Bandung dengan nomor perkara yang sama.

Mahkamah Agung Menangkan PT KPC

27-05-2010 | Dimuat oleh admin


Dengan putusan ini, Dirjen Pajak tidak bisa melakukan pemeriksaan terkait bukti permulaan dugaan pidana perpajakan senilai Rp1,5 triliun. Kasubag Humas MA Andri Tristianto membenarkan bahwa lembaganya sudah memutus perkara tata usaha negara antara PT KPC dengan Dirjen Pajak.Hanya apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dia mengaku tidak bisa memberi informasi lebih jauh.

”Saat ini putusannya sedang dalam proses minutasi (pemberkasan putusan di panitera),” jelasnya kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta, kemarin. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P Nasution saat dikonfirmasi wartawan belum bisa mengambil sikap terkait kekalahan Dirjen Pajak. Menurutnya, Kemenkeu masih akan mencari titik kelemahan yang menyebabkan kekalahan tersebut “Sedang kita pelajari kembali dan sekarang ditangani oleh Biro Hukum Kemenkeu,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Adapun Direktur Utama KPC Endang Ruchiyat mengaku belum mendengar putusan MA tersebut. “Kami ikuti aturan yang berlaku. Perbedaan penafsiran kita serahkan kepada aparat hukum, polisi, dan jaksa,”ujarnya. Namun Endang menandaskan, pihaknya selalu membayar kekurangan pajak di depan jika terjadi perselisihan pembayaran pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

“Biasanya kalau ada perselisihan pajak,kami bayar dulu kurang pajaknya baru kemudian proses hukumnya kami ikuti,” jelasnya. Berdasarkan laporan situs www.mahkamahagung.go.id, perkara Tata Usaha Negara ini terdaftar dengan nomor 141 B/ PK/PJK/2010 dan masuk ke MA pada 29 Maret 2010. Perkara dimohonkan Dirjen Pajak dengan termohon PT KPC, anak usaha PT Bumi Resources milik Grup Bakrie, ditangani majelis hakim agung yang dipimpin Paulus Effendi Lotulung dengan anggota Imam Soebechi dan Supandi.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017
    Jakarta - Humas Bersama ini disampaikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMBANGUNAN MASJID AL-MIZAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
    ASSALAAMUÁLAIKUM WR, WB. PUJI DAN SYUKUR KITA CURAHKAN KEPADA ALLAH RABBUL 'IZZATI YANG TELAH MEMBERIKAN... Selengkapnya