Direktori Pekara Putus

Berita PT

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS

30-04-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA - MA; Berikut kami sampaikan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 071/Bua.2/Kp.04.1/IV/2010, perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Tahun 2010

28-04-2010 | Dimuat oleh admin

Surat dan daftar nama peserta selengkapnya unduh < di sini >

Mahkamah Agung Gelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim

27-04-2010 | Dimuat oleh admin

JAKARTA – MA; Demi terciptanya peradilan yang Agung, Senin 26 April 2010 pukul 10.00 WIB, Mahkamah Agung gelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan Hakim terlapor Drs. M. Nasir Q, SH., MH, NIP. 150 231 998, pangkat/Gol: Pembina Tk.1 (IV/b) dengan Jabatan Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Atas pengaduan dari sdr. H. Ismail Abu, S.S dan Sdr. Ariansyah, yang terdaftar pada badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan nomor agenda: 54/BP/A/I/2010, dengan rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.


Sidang yang bertempat di ruang. MR. DR. Wirjono Prodjodikoro MA RI ini sesuai dengan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung dan / atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, Hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Adapun susunan Majelis Kehormatan Hakim Terdiri dari :

1. H. M. Imron Anwari, SH, SpN., MH. Hakim Agung / Ketua Muda Militer Pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim.
2. Drs. Habiburrahman., M.Hum. Hakim Agung Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Mejelis Kehormatan Hakim .
3. H. Djafni Djamal, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Mejelis Kehormatan Hakim
4. H. Zainal Arifin, SH. Anggota Komisi Yudisial RI sebagai Anggota Mejelis Kehormatan Hakim
5. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH. Anggota komisi Yudisial RI sebagai Anggota Mejelis Kehormatan Hakim
6. Prof Dr. Chatamarrasjid AIS, SH.,MH. Anggota Komisi Yudisial RI sebagai Anggota Mejelis Kehormatan Hakim
7. Soekotjo Soeparto, SH., LLM Anggota Komisi Yudisial RI sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

Dibantu oleh: H. Sunarto, SH., M.Hum. Inspektur Wilayah III Badan pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim

Hakim Nasir dilaporkan dengan dakwaan menerima uang para mahasiswa pasca sarja UMI, Pare - pare dengan total 61 juta rupiah. Atas tindakan tercelanya ini, majelis hakim menjatuhkan vonis pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim.

Songsong Berlakunya UU KIP, MA Bergerak Cepat

26-04-2010 | Dimuat oleh admin


Menyikapi hal ini, Mahkamah Agung mengambil langkah cepat. Dipimpin Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi dan dihadiri Tuada Perdata Atja Sondjaja, para Dirjen Badan Peradilan dan Kepala Badan serta Tim Pembaruan, Kamis (22/4), MA menggelar rapat yang menyepakati langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga peradilan.

 “Semua pengadilan, terutama yang potensial akan menerima banyak permohonan informasi, harus segera menjalankan pokok-pokok yang menjadi prioritas tuntutan keterbukaan informasi,” tegas Prof. Takdir Rahmadi yang juga Sekretaris Tim Pembaruan MA.
 
 Dalam rentang waktu kurang dari seminggu ini, lembaga peradilan dituntut untuk sudah siap menjalankan amanat UU KIP yang menjamin kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi (freedom of information) yang diharuskan terbuka untuk umum tersebut. 

Tidak main-main dengan tenggat waktu yang singkat ini, MA akan menurunkan tim pengawas untuk mengontrol jalannya pemberian layanan informasi di pengadilan. 

“Hal ini sudah sangat mendesak untuk dijalankan. SK KMA tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. SK dan UU itu harus segera diimplementasikan,” tambah Tuada Perdata Atja Sondjaja.

 UU KIP vs SK KMA 144/2007
 
 Point penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut di antaranya mewajibkan semua ketua pengadilan untuk mempelajari dan melaksanakan UU KIP dan SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.  

“Jika ada ketentuan SK KMA yang bertentangan dengan UU KIP, yang didahulukan adalah Undang-Undang tersebut,” Prof Takdir Rahmadi menegaskan. 

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017
    Jakarta - Humas Bersama ini disampaikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMBANGUNAN MASJID AL-MIZAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
    ASSALAAMUÁLAIKUM WR, WB. PUJI DAN SYUKUR KITA CURAHKAN KEPADA ALLAH RABBUL 'IZZATI YANG TELAH MEMBERIKAN... Selengkapnya