Direktori Pekara Putus

Berita PT

KY Usulkan Pengawasan Internal MA Ditiadakan

29-07-2009 | Dimuat oleh admin

Selain banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan MA, UUD 1945 juga tak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan MA melakukan pengawasan internal.

“(Tugas MA) begitu rangkap dan banyak. Banyak perkerjaan-pekerjaan yang terbengkalai. Terutama pekerjaan-pekerjaan yudisial. Ribuan perkara banyak yang tertunggak,” demikian ungkapan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Thahir Saimima dalam diskusi publik ‘Memperkuat Sistema Pengawasan Menuju Peradilan Bersih dan Mandiri’ di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (28/7).
 


Untuk itu Thahir menyarankan mereduksi satu kewenangan MA untuk meringankan beban MA. Kewenangan dimaksud adalah pengawasan ‘non judicial’. “Apakah masih mungkin tugas pengawasan non judicial itu diberikan kepada Mahkamah Agung? Itu persoalan besar.”

Di satu sisi Thahir mengetahui bahwa dasar hukum MA melakukan pengawasan non-yudisial itu terletak pada UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, Thahir menyitir ketentuan UUD 1945 yang tak menyebutkan secara tegas bahwa MA berwenang melakukan pengawasan non yudisial.

Oleh karena itu, Thahir berpendapat pengawasan internal MA ditiadakan. Sebagai gantinya, ia mendesak agar pemerintah dan DPR memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KY untuk mengawasi MA. “Tapi tidak cukup hanya diberikan kewenangan pengawasan. KY harus diberikan peran yang lebih besar dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat dan perilaku hakim.”

Di acara yang sama, Kepala Badan Pengawasan MA, M. Syarifuddin, menyanggah pendapat Thahir. Menurut dia, justru peran Badan Pengawasan MA harus lebih ditingkatkan. “Karena sesungguhnya kita yang ada di badan pengawasan ini dapat menjangkau dengan cepat melalui pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dimana penyimpangan-penyimpangan ini terjadi.”

Sejauh ini, aku Syarifuddin, Badan Pengawasan yang terdiri dari 27 orang telah melakukan pengawasan secara instensif. “Terkadang nggak sempat pulang. Hanya menerima koper pakaian kotor dan koper pakaian bersih diantar oleh istri  di bandara. Langsung berangkat ke tempat tugas untuk pengawasan ini.”

Bahkan, lanjut Syarifuddin, tiap 3 bulan sekali hasil kerja Badan Pengawas selalu dipublikasikan lewat website Mahkamah Agung. Ia juga mengungkapkan data di tahun 2008, Badan Pengawasan sudah melakukan tindakan kepada 92 personil pengadilan yang 38 diantaranya adalah hakim. Selebihnya adalah panitera, panitera muda dan pejabat lainnya. Sementara dari periode Januari 2009-Juni 2009 Badan Pengawasan telah menindak 90 personilnya yang 40 orang diantaranya adalah hakim.

Pertanyakan Data

Ketua Badan Pengurus YLBHI, Patra M Zein mempertanyakan data angka yang diungkapkan oleh Syarifuddin. “Kalau informasi ini benar, ada dua kemungkinan. Pertama pengawasan internal dan eksternal oleh MA da KY sudah berjalan baik. Dari ribuan hakim hanya 90 yang saat ini dinyatakan dalam website MA itu telah melanggar kode etik. Masyarakat sangat mengapresiasi. Problemnya justru kalau tidak semua kasus dan pengaduan dan penyimpangan ditindak lanjuti atau diketahui.”

Menanggapi pendapat Patra, Syarifuddin menyatakan bahwa dia belum puas dengan kerja timnya. “Ya jelas kita belum merasa puas. Seperti yang saya sampaikan tadi kita inginkan dengan semakin efektifnya pengawasan ini maka laporan itu semakin lama semakin berkurang. Dengan efektifnya pengawasan, yang tidak baik-tidak baiknya itu tersaring semua. Kita ingin seperti itu. Kalo laporannya banyak artinya pengawasannya belum maksimal jadi kita harus terus lagi.”

Pengamat sekaligus praktisi hukum Bambang Wijoyanto dalam acara yang sama juga sempat mengkritik pengawasan yang selama ini dilakukan. Menurutnya pengawasan yang dijalankan saat ini, lebih mencari-cari kesalahan daripada menemukan solusi untuk kemajuan. “Bicara soal pengawasan agak harus hati-hati. Dalam banyak sistem pengawasan, tujuan pengawasan adalah mencari kesalahan. Jarang sekali yang namanya tujuan menemukan kelemahan di dalam sistem dan mencari solusi untuk kelemahan itu. Pengawasan kita ke depan mau bagaimana? Mau tetap cari-cari kesalahan atau membangun sebuah sistem yang tidak perlu lagi terjadi kesalahan yang serupa?”.

Kubu Eka Menangi Gugatan

28-07-2009 | Dimuat oleh admin


Ketua PT Bandung yang juga ketua majelis hakim dalam perkara tersebut, H. Suwardi, SH membenarkan telah memutus perkara gugatan kepemilikan dan jual beli saham dalam tahap banding. "Sudah diputus 29 Juni 2009 lalu. Demikian pula amar putusannya telah dikirim ke PN Bandung" ujarnya Jum'at (24/7).
Dalam putusan No. 92/Pdt/2009/PT Bdg menyatakan, menerima permohonan banding dari Eka Gunawan dan membatalkan putusan PN Bandung No. 168/Pdt.G/2008/PN Bdg yang diputus 7 Januari 2009.

Karena dibatalkan hakim PT Bandung mengadili sendiri dalam pokok perkara yang salah satunya mengabulkan gugatan, membatalkan perjanjian tanggal 23 Mei 2005 tentang jual beli saham antara Sugianto dan Eka Gunawan. Selanjutnya menetapkan seluruh uang yang telah dibayarkan Sugianto kepada Eka Gunawan dinyatakan milik Eka Gunawan.

Dijelaskan, perjanjian jual beli saham tanggal 23 Mei 2005 antara Sugianto dan Eka Gunawan berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu ada klausul pasal 5 sub 2 yang menyebutkan, jika pihak kedua (Sugianto) dalam jangka waktu dua belas bulan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tersebut diatas, pihak Eka Gunawan (pihak pertama) berhak membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa perantara pengadilan. Lalu, segala sesuatu kembali dalam keadaan semula dan seluruh jumlah uang yang telah dibayar menjadi hak pihak pertama tanpa dituntut kembali oleh pihak kedua.

"Dalam perjalanannya Sugianto tidak menepati janji, yakni tidak membayar tepat waktu pada pembayaran ke-6 dan ke-7. Berdasarkan hal tersebut Eka Gunawan membatalkan jual beli saham itu. Langkah Eka telah sesuai perjanjian yakni pasal 5 sub 2. Jadi hakim memandang langkah Eka bukan merupakan perbuatan ingkar janji" katanya.

Mahkamah Agung Selesaikan 13.000 Kasus per Tahun

28-07-2009 | Dimuat oleh admin


"Sampai tahun 2008 ada 8200 perkara nunggak dan pada Januari 2009 perkara itu bertambah lagi menjadi 8600 perkara" kata Harifin seusai memberikan studium general di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) Sabtu (25/7).
Acara tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen, juga dihadiri Rektor Unpas Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, MSi. Sebagai moderator adalah Dosen FH Unpas Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., MHum.

Banyak tertundanya penyelesaian perkara menurut Harifin tidak terlepas minimnya Hakim di lingkungan pengadilan. "Jumlah hakim dan jumlah perkara yang masuk tidak sebanding" katanya.

Sesuai nurani

Dalam kesempatan itu, Harifin menyerukan kepada Hakim di seluruh Indonesia agar memutus suatu perkara sesuai nurani dan tidak boleh memutuskan berdasarkan hubungan baik, pengaruh seseorang, ataupun karena uang. Selain dengan nurani juga Hakim harus mempunyai argumen yang kuat dalam memutuskan perkara tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan. "Itulah fungsi dan kedudukan hakim dalam menangani perkara. Selain harus menegakkan hukum juga keadilan karena keduanya tidak bisa dipisahkan," ucapnya.

MA Perintahkan KPU Revisi Penetapan Calon Anggota Legislatif

28-07-2009 | Dimuat oleh admin

Setelah membatalkan Pasal 25 Peraturan KPU No.15 Tahun 2009, MA kembali membatalkan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3). Akan ada perubahan calon terpilih?

Desakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009 tentang penetapan calon legislatif terpilih untuk DPR semakin deras. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya yang meminta agar KPU merombak cara penetapan caleg terpilih, Mahkamah Agung (MA) pun mengeluarkan putusan yang sejalan dengan itu.


MA bahkan telah membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 yang menjadi acuan KPU menetapkan caleg terpilih pada pemilu 2009 lalu. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Sehingga penetapan caleg terpilih melalui Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009 pun ikut cacat.

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Deddy Djamaluddin adalah orang pertama yang mempersoalkan Peraturan KPU itu ke MA. Ia meminta agar Pasal 25 Peraturan KPU NO.15 Tahun 2009 yang menjadi pedoman teknis KPU itu dibatalkan. Permohonan ini pun dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai Ahmad Sukarja serta Marina Sidabutar dan Imam Soebechi masing-masing sebagai anggota ini, pada 18 Juni lalu.

Pengucapan Sumpah Deputi Senior BI di Mahkamah Agung

27-07-2009 | Dimuat oleh admin


Acara dihadiri sejumlah Menteri di antaranya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, dan undangan lainnya.

Fokus PT Bandung

  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI) TAHAP VI TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SELAKU PANITIA DAERAH
    Menindaklanjuti Surat Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Nomor: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IX/2014 Tanggal 24 September... Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA PRAKUALIFIKASI
    Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung akan melaksanakan Seleksi Sederhana Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :   Pengumuman dapat diunduh disini Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN GOL. I DAN II TAHUN 2014
    Menindaklanjuti surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2014 nomor 71/Bld/S/I/2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menugaskan calon peserta sebagaimana surat terlampir.   Surat dapat diunduh disini. Selengkapnya
  • Fokus
    images/header.jpg
    Undangan Rakor Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
        Diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat hadir dalam acara RAKER Penyusunan Perencanaan/Pelaksanaan Anggaran berdasarkan skala prioritas untuk T.A. 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat disini. Selengkapnya

Pengumuman PT Bandung