Menu Utama

Arsip-arsip

1. 2008 (48)
Juni (3)
Juli (1)
Agustus (2)
September (5)
Oktober (20)
November (9)
Desember (8)
2. 2009 (231)
Januari (11)
Pebruari (23)
Maret (16)
April (23)
Mei (20)
Juni (29)
Juli (26)
Agustus (13)
September (24)
Oktober (16)
November (26)
Desember (4)
3. 2010 (153)
Januari (19)
Pebruari (21)
Maret (20)
April (26)
Mei (18)
Juni (15)
Juli (14)
Agustus (12)
September (8)

Artikel Terbaru

1. Perumusan Keluaran Kegiatan (Output) beserta Satuannya
2. Standar Biaya Tahun 2011
3. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010
4. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah AGung RI Periode Tahun 2009
5. SEMA No. 12 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan
6. SK KMA tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Kepegawaian
7. Netralitas PNS dalam Pemilu (SE/07/M.PAN/7/2009)
8. Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
10. Hasil Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 24 Juni 2009

Berita Lainnya

1. Akan Dicheck, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di MA & Pengadilan-Pengadilan
2. PEMBERIAN IZIN CUTI
3. 24 Calon Komisioner KY masuk Tahap Seleksi Wawancara
4. Calon Anggota KY Jalani Tes Psikologi
5. Ka BUA Lantik 29 Pejabat Struktural di Lingkungan BUA MA
6. Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 65
7. FORMAT USULAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
8. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan MA
9. MA Siapkan Seratus Hakim Khusus Lingkungan
10. Balitbang Diklat Kumdil MA Menerima Sertifikasi dari LAN

Links

Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu
Direktorat Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I.
Direktorat Jenderal Kekayaaan Negara Departemen Ke
Badan Kepegawaian Nasional
Sekretariat Negara
Pengadilan Tinggi Jakarta
Badan Peradilan Umum
Dirjen Perundang-undangan R.I.
Pengadilan Negeri Bekasi
Pengadilan Negeri Subang
Pengadilan Negeri Majalengka
Pengadilan Negeri bandung
Pengadilan Negeri Bale Bandung

Visi dan Misi

 Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri se-Jawa Barat merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi  sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi):

• Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
• mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
• Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 
   

2. Majelis Hakim:

• melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 
   

3. Panitera/Sekretaris;

• Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi.
• Panitera, Wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
• Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
• Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
• Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
• Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
• Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
• Sekretaris selaku  Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN). 
   

4. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.