JAKARTA-BADILUM; Sehubungan dengan banyaknya usulan terkait perubahan Halaman III DIPA 005/03 (Program Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan PMK No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam Haaman III DIPA (sepanjang tidak merubah nilai total pendapatan satker masih merupakan kewenangan revisi pada Kantor Wilayah DJPB setempat"
2. Dalam hal usulan revisi tersebut ditolakoleh Kantor Wilayah DJPB setempat maka revisi tersebut dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.
3. Direktorat Jenderal Anggaran akan memproses usulan revisi apabila melampirkan surat penolakan dari Kanwil DJPB setempat.
4. Usulan revisi beserta surat penolakan tersebut agar dikirimkan melalui email ke anggaranbadilum@gmail.com agar usulan tersebut dapat diproses di Direktorat Jenderal Anggaran.

Surat Direktur Jenderal Badilum selengkapnya unduh < disini >