Pengendalian Gratifikasi


GRATIFIKASI

Pelayan Negeri Anti Gratifikasi      

Gratifikasi” merupakan salah satu jenis subtansi atau materi dari suatu “Pengaduan”. Pengertian gratifikasi adalah “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik” (Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).   

Dalam kebiasaan masyarakat selama ini yang sesungguhnya termasuk gratifikasi, yaitu : “Memberikan hadiah, bingkisan, parcel, bantuan perkawinan, biaya pengobatan, biaya naik haji, hadiah ulang tahun, souvenir, dan ucapan terima kasih”, apabila diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerima gratifikasi termasuk personil pengadilan baik sebagai Pegawai Negeri maupun Hakim.

Tidak ada “Penerima Gratifikasi” apabila masyarakat tidak bersikap sebagai “Pemberi Gratifikasi” oleh karena itu dituntut komitmen kuat masyarakat, khususnya pencari keadilan tidak sekali-kali untuk mencoba berperan sebagai pihak pemberi terhadap aparatur pengadilan dengan maksud mempengaruhi independensi, kebebasan, dan obyektivitas yang mengganggu integritas sebagai penegak hukum. Disampaikan apresiasi dan penghargaan moral kepada pencari keadilan yang pasif tidak menghubungi aparatur pengadilan berkait perkara dengan maksud negatif karena turut mencegah tidak terjadinya gratifikasi. Selain berdampak mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani (WBBM). Meskipun tidak dapat disangkal bahwa integritas aparatur pengadilan yang tinggi menjadi benteng untuk menangkal berbagai godaan dan cobaan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum secara benar dan berkeadilan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima masyarakat.

Gratifikasi dikualifisir sebagai “Delik Suap” sehingga anggota masyarakat yang terlibat dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana “Pemberi Suap”, sebaliknya bagi penerimanya dikatagorikan sebagai pelaku tindak pidana “Penerima Suap”.

Dengan setiap orang memahami bahwa  melakukan pemberian dalam bentuk apapun terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan tujuan yang menyimpang berimplikasi  mendapat resiko tindakan hukum, juga dengan telah tertanam kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pengadilan yang bersih, terpercaya dan berwibawa sehingga diharapkan tidak terdengar lagi atau paling tidak meminimalisir perbuatan gratifikasi.

Demikian pula bagi lembaga pengadilan didorong untuk melakukan pembenahan internal secara berkesinambungan terhadap Sumber Daya Personil Pengadilan yang profesional dari wawasan keilmuan, baik teknis maupun administratif. Terkhusus membangun peningkatan dedikasi etis dan moral dengan kehidupan keagamaan, rasa tanggung jawab profesi, serta menanamkan sikap mencitai, menjaga, dan menjunjung nama baik lembaga pengadilan dengan memperkuat “Pengawasan”, “Pembinaan,”dan “Penegakan Disiplin berupa Penjatuhan Sanksi”.  Sosialisasi gratifikasi secara internal kepada personil pengadilan terus digalakan dengan tujuan untuk mengingatkan dan menyadarkan karena sesuai sifat manusia yang tak luput dari lalai dan lupa. Apabila masyarakat mengetahui terdapat oknum pengadilan yang melakukan gratifikasi supaya melaporkan untuk dilakukan pemprosesan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai wujud berkalobrasi dengan masyarakat dalam pencegahan gratifikasi, maka keluarga besar Pengadilan Tinggi Bandung dengan tekad bulat menolak gratifikasi karena perbuatan gratifikasi menciderai lembaga pengadilan yang dijunjung tinggi sebagai tempat berbhakti dan mengabdi agar terwujud  pengadilan modern yang penuh inovatif, terhormat dan bermartabat.

Demikian sosialisasi ini, semoga tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang diharapkan.