SK KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/100/KP.01.2/III/TH.2019

TENTANG 

PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING

Menimbang

Berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tanggal 10 April 2012 No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 15.A/SK/PAN/IX/2019 tentnag Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaisan Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Mengingat

1. Pasal 24 Undang-Undnag Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undnag-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 /RGB (Reglement Tot Regling Van Rechswenzen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatblad 1927-227);

Memutuskan

Ketua Pengadilan Tinggi Badung

TTD

H. Arwan Byrin, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara Perdata

Pengadilan Tinggi Bandung