Rencana Aksi


RENCANA KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
Dl PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2021


A. DASAR
1. Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 194A/KMA/SK/X/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/25/OT.01.3/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 28 Januari 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Tinggi Bandung dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM adalah pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan
Indikator:

a. Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM;
2. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ditetapkan sebagai koordinator untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM telah di susun.
2. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM;
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM telah disediakan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dengan memperhatikan hal - hal berikut:
1. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dan Wilayah Bebas Korupsi/Wlayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM;
3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Pembahan pola pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.
2. Agen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM telah ditetapkan
3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan Pengadilan Tinggi Bandung.
4. Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.

Target :
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Tinggi Bandung dalam membangun Zona Integritas Menuju WBBM;
2. Terjadinya perubahan pada pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Bandung sesuai usulan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM;
3. Menurutnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Rencana Aksi :
Tahap pertama adalah melaksanakan manajemen perubahan di Pengadilan Tinggi Bandung yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Tinggi Bandung dalam membangun Zona Integritas Menuju WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Bandung sesuai usulan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM. Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah:
a. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2021 dengan mekanisme yang jelas.
b. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.
c. Melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai dan perwakilan Satker bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah siap membangun Zona Integritas Menuju WBBM dalam bentuk penandatangan dokumen Pakta Integritas;
d. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dan kepada seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Bandung dan Stakeholder;
e. Menyelenggarakan rapat persiapan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM masing masing koordinator di Pengadilan Tinggi Bandung yaitu :
1) Koordinator Manajemen Perubahan;
2) Koordinator Penataan Tatalaksana;
3) Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM;
4) Koordinator Penguatan Pengawasan;
5) Koordinator Kualitas Penguatan Pelayanan Publik;
6) Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
f. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Pengadilan Tinggi Bandung dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dan melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Bandung.
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.

II. Penataan Tatalaksana
Indikator:
a. Prosedur Oprasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama:
1. Penyusunan SOP Kegiatan Utama tetap mengacu kepada peta proses bisnis Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Prosedur Operasional tetap telah diterapkan
3. Evaluasi/perbaikan SOP

b. E-office/e-government:
1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis system informasi;
2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis system informasi
3. Penyusunan sistem pelayanan public berbasis system informasi

c. Keterbukaan informasi public
1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

Target :
1. Meningkatnya pengguna teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung.
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung.

Rencana Aksi :
Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBBM dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas Menuju WBBM serta meningkatnya kinerja di Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung. Rencana aksi dalam komponen penataan tata laksana adalah:
1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu peta proses bisnis.
2. Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada pada SOP.
3. Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian menindaklanjuti dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.
4. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
5. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi.
6. Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan ke publik.
8. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaa informasi public.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM
Indikator
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja Pengadilan Tinggi Bandung yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja.

b. Pola Mutasi Internal
1. Menyusun kebijakan pola mutasi internal;
2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (Diktat);
2. Memberi kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu
1. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya;
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan

f. Sistem Informasi Kepegawaian
1. Pemutakhi ran informasi kepegwaian telah dilakukan secara berkala.
Target:
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung;
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Bandung.

Tujuan dari penataan SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM di Pengadilan Tinggi Bandung.

Kegiatan dalam komponen penataan sistem manajemen SDM adalah:
1. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja.
2. Menempatkan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
4. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam rangka untuk pengembangan karier pegawai
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
6. Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.
7. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
8. Menurunkan kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan.
9. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
10. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lembaga pelatihan, in house training, coaching atau mentoring.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
12. Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
13. Menyesuaikan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
14. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.
15. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian reward.
16. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
17. Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator:
a. Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan teriibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan teriibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja ;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memiliki kreteria Spesifik, Measurable, Acheivable, Relevant and time bound (SMART).
4. Penyusunan Laporan Kinerja telah tepat waktu;
5. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target :
1. Meningkatnya kinerja di Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Meningkatnya akuntabilitas intansi pemerintah di Pengadilan Tinggi Bandung.

Rencana Aksi :
Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di Pengadilan Tinggi Bandung. Rencana aksi dalam komponen penguatan akuntabilitas ini adalah:
1. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
2. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.
5. Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip RAPI.
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja, secara tepat waktu.
7. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

V. Penguatan Pengawasan
Indikator
a. Pengendalian Gratifikasi
1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
1. Membangun Lingkungan pengendalian di unit kerja;
2. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah di identifikasi
3. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
4. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat
1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System
1. Menerapkan Whistle Blowing System;
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System.

e. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Target :
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap administrasi dan Pelayanan Pengadilan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Meningkatnya efektivitas administrasi dan Pelayanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan di Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi Bandung.

Rencana Aksi :
Tujuan dari penguatan pengawasan ini adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas administrasi dan Pelayanan Pengadilan, meningkatnya kualitas laporan keuangan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi Bandung. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah:
1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi.
3. Membangun lingkungan pengendalian.
4. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.
5. Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.
6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan sistem pengendalian internal kepada seluruh pihak terkait.
7. Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.
8. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
11. Melakukan intemalisasi dan menerapkan whistle blowing system.
12. Melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
14. Melakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam Tusi utama.
15. Melakukan sosialisasi atau intemalisasi penanganan benturan kepentingan.
16. Menerapkan penanganan benturan kepentingan.
17. Melakukan evalausi penanganan benturan kepentingan.
18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator:
a. Standar Pelayanan
1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
2. Penyusunan SOP standar pelayanan;
3. Memaklumatkan standar pelayanan
4. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima
1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) di Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publikdi Pengadilan Tinggi Bandung.

Rencana Aksi :
Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan, dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Bandung. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah:
a. Menetapkan kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.
b. Memaklumatkan standar pelayanan.
c. Memastikan penerapan SOP pelaksanaan standar pelayanan.
d. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.
e. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
f. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
g. Menetapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
h. Menyediakan sarana layanan terpadu.
i. Membuat inovasi pelayanan.
j. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
k. Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.
l. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.


E. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL
Indikator:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (Survey eksternal).
2. Presentase penyelesaian TLHP.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (Survey eksternal).
Target:
1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75.
2. Nilai komponen hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN minimal 18 dengan rincian :
• Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5.
• Nilai sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.