Pemberitahuan Nama-nama Tenaga Honorer Katagori I di Lingkungan MA

Di tulis pada Senin, 14 Mei 2012 09:20:07 oleh admin 

JAKARTA - MA; Berdasarkan surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 295/Bua.2/07/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pemberitahuan Nama-nama Tenaga Honorer Kategori I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.

• Suratnya
• Lampiran 1
• Lampiran 2
• Lampiran 3

Pembuatan KPE

Di tulis pada Kamis, 19 April 2012 09:32:17 oleh ahmad 

Bandung;

Menunjuk Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Tanggal 11 April 2012 Nomor : 192/Bua.2/07/IV/2012 Perihal sebagaimana tersebut di atas; dengan ini diinformasikan kepada para Pejabat/Pegawai (PNS) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta seluruh satuan kerja se-Jawa Barat yang belum pernah diambil Biometriknya dalam rangka pembuatan KPE untuk hadir pada acara pengambilan biometric dalam rangka pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) pada hari Rabu Tanggal 25 April 2012 mulai jam 08.00 s.d. jam 12.00 di Ruang Rapat Mudjono Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta dengan membawa Fotokopi SK. Konversi NIP atau SK. CPNS yang telah dilegalisir.

Lampiran Surat

Peradilan Semu (Moot Court) di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Di tulis pada Rabu, 18 April 2012 15:44:16 oleh ahmad 

Bandung; Untuk memberikan bekal kepada para pemeriksa dalam memberikan keterangan ahli dalam peradilan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Ditama Binbangkum  mengadakan peradilan semu (moot court), yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 30 Maret 2012, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Slamet Kurniawan dan dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Kukuh Prionggo beserta staf, serta para pejabat struktural dan Pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyatakan bahwa “Dengan simulasi peradilan semu ini diharapkan para pemeriksa mendapat gambaran yang jelas mengenai praktek pemberian keterangan ahli di persidangan. Pengetahuan ini diperlukan agar jangan sampai para pelaksana tugas badan (khususnya para pemeriksa) enggan untuk mengungkap temuan-temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi hanya dikarenakan keengganan para pemeriksa untuk berurusan dengan Aparat Penegak Hukum”.
        Dalam moot court ini dihadiri para narasumber dari instansi penegak hukum, yaitu: Hakim dari Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Soebagio Wirosoemarto, SH., MH., Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, SH., MH. dan Irwan Rambe, SH., MH. dan dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Riyono, Penasehat Hukum Dasril Affandi, Ahli dari Unit Pemeriksaan Investigatif BPK RI Lukman Hakim, juga psikolog Agus Zunaedi untuk memberikan pengetahuan mengenai aspek psikologis dalam pemberian keterangan ahli. Peradilan semu ini dilaksanakan dengan lay out menyerupai ruang sidang pengadilan yang sesungguhnya, sehingga diharapkan para peserta akan merasakan suasana seperti di ruang pengadilan.
         Sebelum dilakukan simulasi moot court, diberikan materi mengenai Aspek psikologis dalam Pemberian Keterangan Ahli oleh Psikolog Agus Zunaedi dan Penjelasan Umum dan Teknis menegenai Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses Persidangan oleh Kepala Seksi Bantuan Hukum Pidana Wulan Winahyuningsih.
         Acara dilanjutkan dengan simulasi moot court yang diperagakan oleh para Narasumber. Dalam simulasi tersebut diperagakan persidangan mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Gedung Kantor yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 8.000.000.000,00. Dalam simulasi diperagakan situasi persidangan ketika seorang Ahli dari BPK dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara tersebut. Interaksi para Narasumber, yaitu Hakim, JPU, Penasehat Hukum dan Ahli sangat menarik perhatian para peserta yag merupakan para pejabat struktural dan pemeriksa. Acara diakhiri dengan tanya jawab yang terkait dengan pelaksanaan moot court dan pemberian materi oleh para Narasumber. Acara dipandu oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Nurina Hijiani. Para peserta sangat berantusias mengajukan pertanyaan yang terkait dengan acara ini.
 

LAPORAN TRIWULAN I PP.39/2006 TAHUN ANGGARAN 2012

Di tulis pada Senin, 16 April 2012 11:45:08 oleh ahmad 

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2012 per 31 Maret 2012, dengan ini dihimbau kepada para Penanggung Jawab Laporan PP.39/2006 seluruh Satuan Kerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk segera mengirimkan Laporan Aplikasi tersebut ke Email Pengadilan Tinggi Jawa Barat  (info@pt-bandung.go.id) dalam waktu yang tidak terlalu lama.

perlu kami ingatkan kembali bahwa batas akhir pelaporan PP.39/2006 adalah setiap tanggal 9 April (triwulan I), 9 Juli (triwulan II), 9 Oktober (triwulan III), dan 9 Januari (triwulan IV).

MENINDAK LANJUTI HASIL RAPAT KOORDINASI WAKIL SEKRETARIS BESERTA KEPALA SUB BAG / URUSAN KEPEGAWAIAN

Di tulis pada Senin, 16 April 2012 08:24:38 oleh ahmad 

Bandung;

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Wakil Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian / Urusan Kepegawaian tanggal 3 April 2012, bersama ini diberitahukan kepada para pengelola kepegawaian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa file kepegawaian Pengadilan Negeri yang tersimpan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dilengkapi dan dikembalikan paling lambat tanggal 24 April 2012 dengan label sebagaimana terlampir.

2. untuk menyeragamkan Name Tag dan Kartu Pengenal, akan dibuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh karena itu seluruh satuan kerja agar mengirimkan identitas pegawai beserta pas foto berlatar belakang merah dalam bentuk soft copy. (biaya dibebankan kepada masing-masing Satuan Kerja)

demikian edaran ini dibuat sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk diketahui dan dilaksanakan.

lampiran 1 : Label Ordner

lampiran 2 : format data pegawai untuk pembuatan name tag dan tanda pengenal