logo pengadilan tinggi jawa barat website ramah difable
PEDOMAN PELAKSANAAN WFH (WORK FROM HOME) DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG Pedoman Pelaksanaan WFH (Work From Home) di Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/KPT.W11-U/SK.KP7.1/IV/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional Lebih lanjut
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1447H Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447H. Taqaballallahu Minaa wa Minkum, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga Allah SWT Menerima Segala Amal Ibadah Kita di Bulan Ramadan dan Senantiasa Memberkahi Kita dengan Kedamaian, Keselamatan dan Kebahagiaan dalam Kehidupan Kita. Lebih lanjut
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA YM Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum. Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya YM Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Lebih lanjut
PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1447 H DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung mengikuti kegiatan Peringatan Isra Mi’raj 1447 H di Ruang Sidang Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. mulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini diawali dari sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Syahlan, S.H., M.H. dan Ketua DKM Al-Mizan Pengadilan Tinggi Bandung, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA, DAN KOMITMEN BERSAMA Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada hari ini dan bertempat di Ruang Sidang Utama Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Bandung pukul 13.30 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Syahlan, S.H., M.H. Lebih lanjut
AREA I AREA I
AREA II AREA II
AREA III AREA III
AREA IV AREA IV
AREA V AREA V
AREA IV AREA IV
sipp sipp
ecourt sipp
siwas siwas
siwas siwas
siwas siwas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Selayang Pandang


e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia


Pemberitahuan/Pengumuman

30Mar

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG KETENTUAN PENETAPAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI PADA EVALUASI KINERJA PERIODIK DAN TAHUNAN BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

16Mar

PENYAMPAIAN DAN TINDAK LANJUT BERITA ACARA KESEPAKATAN MAHKAMAH AGUNG DAN KEMENTERIAN HUKUM

12Mar

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026

10Mar

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERBUKA CALON HAKIM KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2026

06Mar

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2026

Berita Badilum

27Mar

Pemberitahuan LHKPN di Lingkungan Peradilan Umum

26Mar

Surat Undangan Kegiatan Pembinaan DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

25Mar

SOP Kepaniteraan Tahun 2026

25Mar

Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026

17Mar

Pelaksanaan Sidang Sesuai Jadwal Sidang

Peraturan/Terkini

26Feb

SK KMA NOMOR 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 TENTANG NAMA, KELAS, TIPE, LOKASI, DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

26Jun

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

06Mar

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

03Jan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGADILAN, HAK INGKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

02Jan

KEPUTUSAN KMA NOMOR 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KMA NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG MEMBERLAKUKAN BUKU I

Inovasi Pengadilan Tinggi Bandung

Dilan

(PELAYANAN DIGITAL PENGADILAN TINGGI BANDUNG)

Pelayanan Digital Pengadilan Tinggi Bandung atau Dilan merupakan pengembangan generasi ke-tiga dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengen mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi
http://pelayanan.pt-bandung.go.id/ 

Kunjungi Sekarang

E-Peduli

(PERLINDUNGAN, PENGADUAN, TERKENDALI)

Pelayanan Digital Pengadilan Tinggi Bandung atau Dilan merupakan pengembangan generasi ke-tiga dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengen mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi
http://e-peduli.pt-bandung.go.id/ 

Kunjungi Sekarang

MONIKA

(MONITORING INDIKATOR KERJA)

MONIKA (Monitoring Indentifikasi Kerja) adalah aplikasi untuk melakukan monitoring pelaksanaan disiplin kerja aparatur pengadilan baik pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
http://monika.pt-bandung.go.id/ 

Kunjungi Sekarang


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Cross-platformBahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen mahkamah agung dalam rangka Reformasi Birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Lebih lanjut

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada

Pengadilan Tinggi Bandung

Cross-platformSurvey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tinggi Bandung Berdasarkan PERMENPAN RI NOMOR 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Lebih lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas