Standar Pelayanan


Pelayanan Prima (Excellent Service) merupakan pelayanan terbaik yang dilakukan sesuai standar pelayanan sehingga memuaskan pihak yang dilayani. Mewujudkan pelayanan prima bagi lembaga penyelenggara layanan masyarakat, termasuk pengadilan merupakan tuntutan dan sesuai dengan tujuan pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area 6 (enam). Pengadilan Tinggi Bandung memprogramkan pelayanan terhadap pengunjung pengadilan secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya murah, bahkan layanan tanpa biaya atau gratis. Pelayanan diberikan tidak hanya terhadap masyarakat dan advokat, namun termasuk pula secara internal di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri.

1. Dasar Hukum

Untuk pemberdayaan pelayanan, maka Pengadilan Tinggi Bandung sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang hukum wajib menyusun “Standar Pelayanan” untuk ditetapkan dan diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna pengadilan, khususnya pencari keadilan. Diperlukannya standar pelayanan ini untuk memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan, yakni :

  1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum.
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di Pengadilan.

Program layanan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok organisasi (Tupoksi) yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengenai menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh pengadilan.

Penjabaran dari Tupoksi ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, dan Pelayanan Permohonan Informasi dengan uraian berikut ini.

  1. Pelayanan Administrasi Persidangan meliputi : Biaya perkara perdata banding, permohonan penangguhan penahanan, permohonan pengalihan penahanan, penahanan dan perpanjangan penahanan, penyelesaian perkara, dan pengiriman berkas perkara kepada pengadilan negeri serta inzage atau mempelajari berkas perkara.
  2. Pelayanan Bantuan Hukum berkait dengan pihak berperkara mengajukan pembebasan biaya perkara banding melalui Pengadilan Negeri sepanjang tersedia anggaran tersebut.
  3. Pelayanan pengaduan sehubungan adanya laporan tentang pelayanan pengadilan dan prilaku aparat pengadilan, antara lain melalui surat, aplikasi Siwas, dan disampaikan langsung secara lisan kepada petugas Meja Pengaduan.
  4. Pelayanan Permohonan Informasi diberikan oleh petugas meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan petugas meja informasi mengenai penyelesaian perkara, penyelesaian pengaduan, pendaftaran sumpah advokat, dan dokumen informasi.

2. Persyaratan

Pengadilan Tinggi Bandung telah menyiapkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) berupa :

  1. Meja PTSP dengan pembatas transparan untuk keamanan kesehatan Covid 19.
  2. Pengaduan.
  3. Informasi.
  4. Pojok E-Court.
  5. Inzage.
  6. Aplikasi Survei Harian.
  7. Komputer 2 (dua) Unit.
  8. Scaner 1 (satu) unit.
  9. Brosur.
  10. Alat Tulis Kantor.
  11. Formulir checklist kelengkapan dokumen.
  12. Buku Tamu, Formulir Tamu, dan Kartun Tamu (Visitor Card).
  13. Aplikasi E-Surat, E-Siwas, SIPA, SISKA, E-Tamu, dan E-Kopdar, E-Presensi.pt-bandung (internal).
  14. Buku Panduan dan SOP PTSP.
  15. Kipas Angin.
  16. CCTV.
  17. Kursi Pengunjung.
  18. Kompensasi Pelayanan.
  19. Nomor Antrian.
  20. Standar Pelayanan.
  21. Maklumat Pelayanan.
  22. Petugas PTSP, Petugas Meja Pengaduan dan Informasi, Petugas Pojok E-Court, serta petugas keamanan atau Satpam (security).
  23. Fasilitas Disabilitas (toilet, jalur landai, kursi roda, tongkat, lahan parkir, dan kursi tunggu).
  24. Tempat Cuci Tangan, Hand Sanitizer, alat pengukur suhu badan (Thermo Gun), dan Swab Antigen.

Daftar Persyaratan

Persyaratan Khusus

a. Penyumpahan Advokat

  1. Warga Negara Republik Indonesia.
  2. Bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara.
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  5. Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum atau Sarjana Hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf e.
  6. Telah lulus ujian / pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f.
  7. Ada rekomendasi magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  8. Surat keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri.
  9. KTP Domisili di Jawa Barat.
  10. Pendaftaran oleh / melalui Organisasi Advokat secara kolektif dari pusat, bukan dari daerah atau cabang.
  11. SK Menkumham bahwa Organisasi Advokat yang akan diambil sumpah telah terdaftar di Menkumham RI, untuk organisasi advokat yang baru.

b. Penangguhan Penahanan

  1. Surat permohonan penanguhan penahanan.
  2. Jaminan uang atau orang.
  3. Kartu Tanda Penduduk untuk jaminan orang.
  4. Surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit.

c. Pengalihan Penahanan

  1. Surat permohonan pengalihan penahanan dari terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan yang didukung persyaratan dokumen.
  2. Kartu Tanda Penduduk.
  3. Surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit.

d. Perpanjangan Penahanan

Surat permohonan perpanjangan penahanan terdakwa yang pertama atau kedua yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memuat data penahanan, pasal dakwaan, dan proses penyelesaian perkara.

e. Penahanan Hakim Tinggi (Tingkat Banding)

Surat pemberitahuan perkara banding dari Ketua Pengadilan Negeri ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, khususnya bagi terdakwa yang ditahan.

f. Upaya Hukum Banding

1. Surat permohonan dari Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Kelengkapan berkas berupa bundel A dan bundel B.

g. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

  1. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan pada saat pengajuan memori banding atau kontra memori banding.
  2. Untuk Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan untuk pertama kali di Pengadilan Tinggi, maka permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui bagian Kepaniteraan segera setelah putusan pengadilan negeri dan sebelum memori banding atau kontra memori banding diajukan. Permohonan dilengkapi dengan dokumen, yakni :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang bersangkutan untuk membayar biaya perkara dari Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat, atau
    2. Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau kartu lainnya yang sejenis.

h. Pelayanan lain

Untuk pelayanan lainnya tidak terdapat persyaratan karena cukup datang ke petugas pengadilan dengan menyampaikan maksudnya untuk mendapat layanan sebagaimana yang diharapkan.

 

- Waktu Persyaratan

Persyaratan disampaikan atau dapat dibaca oleh tamu atau pengunjung ketika datang ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk mendapat pelayanan sehingga penyampaian persyaratan dari awal.

 

3. Prosedur

- Prosedur Umum

a. Tamu datang melapor kepada Satpam.

b. Tamu mengisi Buku Tamu dan Formulir maksud dan tujuan kedatangannya, kemudian Satpam menginput ke dalam aplikasi E-Tamu.

c. Petugas Satpam memberikan ID Card kepada tamu.

d. Tamu harus memakai ID Card.

e. Tamu menempati tempat duduk yang telah disediakan.

f.Tamu menunggu giliran untuk mendapat pelayanan.

g. Tamu memberikan penilaian atas pelayanan yang diterimanya dengan memijit tombol pilihan dalam E-SKM.

h. Tamu mengembalikan ID Card kepada petugas setelah selesai mendapat pelayanan.

 

Ø Prosedur Khusus

Proses dan waktu pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

 

4. Jam Pelayanan

Hari Senin s.d Kamis

Pagi : Jam 08.15 s.d 11.45 Wita

Istirahat : Jam 12.00 s.d 13.00 Wita

Siang : Jam 13.00 s.d 16.00 Wita

Hari Jum’at

Pagi : Jam 08.15 s.d 11.00 Wita

Istirahat : Jam 11.30 s.d 13.30 Wita

Siang : Jam 13.30 s.d 16.00 Wita

Waktu Proses Pelayanan

Sesuai aplikasi SIPA (Sistem Informasi Penyumpahan Advokat) bahwa proses pendaftaran dari asosiasi advokat selama 5 (lima) menit, konfirmasi admin 5 (lima) menit, verifikasi berkas 3 (tiga) menit, dan Waktu persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 1 (satu) hari. Penerbitan Berita Acara Sumpah advokat 5 (lima) menit untuk setiap orang dengan cara didownload oleh organisasi advokat sebagai pengaju penyumpahan. Untuk sementara Berita Acara Sumpah diambil langsung oleh Organisasi Advokat Pusat.

Untuk Penangguhan Penahanan diperlukan waktu 2 (dua) jam, Perpanjangan Penahanan 30 (tiga puluh) menit, Upaya Hukum Banding 1 (satu) bulan, Proses dan Hasil Baperjakat 1 (satu) hari, dan Pelayanan lain paling lambat 1 (satu) jam.

5. Biaya/Tarif

Pada dasarnya setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat pengunjung pengadilan tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali untuk penerbitan Berita Acara Sumpah Advokat dikenakan biaya PNBP sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Produk

  1. Pelayanan Penerimaan Surat.
  2. Pelayanan Upaya Hukum Banding.
  3. Pelayanan Penerimaan Pengaduan.
  4. Pelayanan Pemberian Informasi :
    • Informasi Hukum.
    • E-Court.
    • Proses Penyelesaian Perkara.
    • Proses Penyelesaian Pengaduan.
    • Siwas.
    • Penyumpahan Advokat.
    • Proses dan Hasil Baperjakat.
  1. Permohonan Penangguhan, Pengalihan Penahanan, dan Perpanjangan Penahanan serta Penahanan Hakim Tinggi.
  2. Layanan penerimaan tamu yang tidak berkait dengan perkara.

7. Pengelolaan Pengaduan

Pada umumnya pengaduan diajukan melalui surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dan Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Selain terdapat pula disampaikan melalui aplikasi E-Siwas dan tidak menutup kemungkinan diajukan secara lisan melalui petugas Meja Pengaduan.

Pengaduan terdapat yang diproses langsung dan ditangani berdasarkan delegasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Terhadap pengaduan yang langsung diproses oleh pengadilan Tinggi Bandung meliputi tahapan, yakni : Penunjukan Hakim Penelaah, Hasil Telaah Pengaduan, Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Surat Pengantar dan Pendapat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk meneruskan LHP kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya rekomendasi pimpinan Mahkamah Agung RI terhadap kesalahan Terlapor dilaksanakan oleh Ketua pengadilan Tinggi Bandung yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Disiplin.

Terhadap laporan pengaduan setiap bulan dan tahun direkap mengenai jumlah, jenis pengaduan, dan proses penanganannya sebagai bahan laporan kepada Mahkamah Agung RI.

Demikian Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung untuk dapat dijadikan acuan bagi petugas pelayanan dan dipahami oleh pengunjung pengadilan yang memerlukan pelayanan sesuai kepentingannya. Sesuai azas keterbukaan yang dianut pengadilan, maka standar pelayanan ini perlu disosialisasikan secara internal dan eksternal terhadap masyarakat umum.