BANDUNG– HUMAS. Senin, 17 Desember 2018 Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 dilaksanakan di Kantor POLDA Jawa Barat dengan Ketua Rombongan Erma Suryani Manik, SH dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jawa Barat,  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan (11) sebelas anggota Komisi III diantaranya:

1. Risa Mariska, SH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
2. Drs. M. Nurdin, MM dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
3. Drs. M. Erwin TPL Tobing dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
4. Drs. H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar
5. Dr. Saiful Bahri Ruray, SH ., M.Si dari Fraksi Partai Golkar
6. H. Bahrudin Nasori, SSI., MM dari Fraksi Partai PKB
7. H. TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai PKS
8. H. M. Amir Uskara, M. Kes dari Fraksi Partai PPP
9. H. M. Ali Umri, SH ., M.Kn dari Fraksi Partai Nasdem
10. Samsudin Siregar, SH dari Fraksi Partai Hanura
11. Ir. H. Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat
12. H. Ateria Dahlan, ST., SH., MH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan

Setelah rapat kerja dibuka oleh ketua tim komisi III DPR, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima PT Bandung dan pengadilan tingkat pertama sewilayah Jawa Barat diantaranya:

1. PT Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.
2. PT Bandung dan PN sewilayah Jawa Barat mendapat akreditasi Penjaminan Mutu Sebanyak 22 satker.
3. Penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Ditjen Badilum seperti PN Bekasi, PN Cibinong, PN Depok dan PN Kuningan.
4. PT Bandung mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB.

Selain penghargaan yang diperoleh, KPT Jawa Barat menjelaskan kendala yang dihadapi seperti belum memadainya kantor yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane yaitu PN Cikarang dan PN Banjar. PN Cikarang hanya mempunyai tempat sidang lama dengan gudang dibelakangnya sedangkan jumlah perkara pidana 130, perdata 34 dan 8 perkara anak sampai saat ini. Kantor PN Banjar merupakan rumah yang dikontrak oleh Pemda dan listrik yang di curi.

Menanggapi paparan KPT Jawa Barat, ketua Rombongan Erma meminta Polres Ciamis untuk menjamin keamanan kantor PN Banjar dan Polda Metro Jaya untuk para penegak hukum PN Cikarang.

Selanjutnya paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH ., MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi yaitu mayoritas tidak adanya rumah dinas hakim untuk pengadilan tingkat banding dan pertama wilayah Jawa Barat.

Menanggapi paparan dari KPTA Jawa Barat, ketua rombongan Erma menyarankan agar PTA berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah dinas bagi para hakim dengan menyesuaikan spesifikasi bangunan rumah dinas pada pengadilan tingkat banding sampai tingkat pertama.

Paparan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, SH., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran untuk perawatan gedung seperti ketika musim hujan kantor Dilmil II-09 banjir setinggi lutut dan atap yang bocor sehingga berdampak pada penyimpanan arsip dan sudah 4 tahun tidak ada anggaran untuk membayar tim ahli untuk menyelasaikan perkara dan ahli pembaca jejak teroris.

Paparan dari KPTUN Bandung, Dr. H. Hari Sugiharto, SH ., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi diantaranya tidak layaknya rumah dinas hakim TUN, kurangnya personel SDM dan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran tugas.

Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 13.00 WIB dengan foto bersama mitra kerja komisi III DPR RI. (humas / YH / RV)