Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Centre, pada Rabu, 26 Februari 2020. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Hal tersebut terlihat Mahkamah Agung semakin sederhana, semakin cepat, semakin transparan dan hasilnya sudah terasa bahwa dari 20.275 beban perkara di tahun 2019 hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang berdirinya MA. “Sekali lagi terima kasih bapak Ketua,” kata Jokowi.

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa ia sangat menghargai upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana yang cepat dan berbiaya ringan. Ada E-court, e-summons,e-Filling, e-payment dan e-litigation

Jokowi mengatakan bahwa ia paham tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dan jajarannya sangatlah berat dan tidaklah mudah. Untuk itu, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kerangka reformasi peradilan Ia akan terus mendukung Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas putusan para hakim melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik SDM calon hakim maupun hakim yang sudah ada. “Saya yakin dengan kualitas SDM yang semakin baik maka kualitas putusan akan semakin baik,” jelas mantan walikota Solo tersebut.

Selain itu, Jokowi juga mendukung upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasan hakim, karena menurutnya kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan oleh  kredibilitas para hakimnya. Karena itu Jokowi mengatakan reward dan punishment harus diterapkan secara konsisten. “Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberi penghargaan sehingga tercipta peradilan yang bersih, peradilan yang berwibawa seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat,” ucap Jokowi yangh disambut tepuk tangan para hadirin.

Jokowi menegaskan bahwa tumbuhnya kepercayaan kepada peradilan adalah bagian yang sangat mendasar tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Kita ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum, sehingga hukum tidak tampil dengan wajah yang represif yang menuntut kerja para penuntut hukum tapi sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan. (azh/RS/photo pepy).

Sumber : www.mahkamahagung.go.id