Dalam acara yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol pencegahan covid-19 tersebut, Dr. Syarifuddin menyampaikan bahwa Kamis tanggal 30 April 2020 yang lalu menjadi tonggak sejarah bagi dirinya bahwa ia diamanahkan sebuah tanggung jawab besar untuk memimpin lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman.

Terkait hal tersebut Dr. Syarifuddin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan kehormatan kepadanya untuk memimpin Mahkamah Agung dan badan peradilan Indonesia. Pria kelahiran Baturaja tersebut menyatakan bahwa Ia bukan merupakan sosok yang terbaik dari para Hakim Agung yang lain, apalagi bila dibandingkan dengan Ketua Mahkamah Agung terdahulu, namun mantan Katua Kamar Pengawasan tersebut percaya dan yakin apabila semua pihak bersatu padu, bahu-membahu, bekerja keras dengan ikhlas karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung” akan dapat tercapai sebelum tahun 2035, lebih cepat dari yang direncanakan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Syarifuddin menyampaikan paradigma Mahkamah Agung pada periode 2020-2025 ini adalah keberlanjutan dan kesinambungan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 dan percepatan pencapaian visi mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. “Visi-misi Mahkamah Agung yang telah ditetapkan, akan tetap menjadi landasan kita dalam berpijak untuk melakukan pembangunan jiwa dan fisik peradilan Indonesia,” tegas Dr. Syarifuddin.

Lebih lanjut Dr. Syarifudin mengatakan dalam pidatonya bahwa era peradilan satu atap yang merupakan amanat reformasi bidang kekuasaan kehakiman, telah mengukuhkan kemandirian peradilan sebagai salah satu syarat negara demokrasi. Tugas besar lain bagi Mahkamah Agung pada periode ini adalah untuk tetap menjaga dan memantapkan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Untuk itu, Dr. Syarifuddin menegaskan bahwa Mahkamah Agung selalu terbuka akan segala masukan maupun kritik terhadap peradilan, menyambut baik segala upaya berbagai pihak yang turut memikirkan dan mencintai keadilan, untuk bersama-sama membangun peradilan. Mahkamah Agung juga membuka lebar pintu kerja sama dan peran serta dari semua pihak khususnya dari kementerian dan lembaga negara, penegak hukum, para akademisi dan praktisi hukum, serta lembaga masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia peradilan dan mewujudkan peradilan yang agung.

Meskipun begitu, pada kesempatan tersebut pula Dr. Syarifudin  menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung menolak segala bentuk campur tangan dan upaya-upaya mengubah konsep peradilan satu atap yang telah susah payah dibangun dan terus menunjukkan hasil positif ini. (azh/RS)